27 Ribuan Guru Agama Masuk Seleksi PPPK

44
Ilustrasi para guru mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu badan dan mencuci tangan sebelum memasuki ruang sekolah untuk uji coba sekolah tatap muka beberapa waktu lalu. (Dok. Ahmad Khusaini / Jawa Pos)

Kabar baik bagi para guru agama. Akhirnya muncul kuota dalam jumlah cukup besar dalam rekrutmen guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jumlahnya mencapai 27 ribuan kursi.

Kabar tersebut disampaikan Ketua Umum Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII) Mahnan Marbawi. ”Pak Direktur PAI (Kemenag, red) infokan 27 ribu GPA (guru pendidikan agama) bisa masuk PPPK,” katanya, kemarin (17/3). Menurut dia, kabar tersebut patut disyukuri.

Sebab semula kuota guru agama yang bisa masuk dalam proses seleksi PPPK hanya sekitar sembilan ribu kursi saja. Tetapi, kemudian ada kuota baru yang jumlahnya mencapai 27 ribuan. Mahnan menuturkan dari 27 ribuan kuota guru agama itu, sebanyak 22.907 kuota untuk guru pendidikan agama Islam (PAI) di sekolah.

Mahnan mengakui, jumlah 27 ribuan kuota guru agama tersebut masih jauh dibandingkan dengan 120 ribu guru PAI honorer di seluruh Indonesia. ”Kami berterima kasih atas masuknya GPA dalam kuota rekrutmen PPPK,” tuturnya.

Tetapi, Mahnan mengatakan mereka tetap meminta agar kuota guru agama dalam rekrutmen PPPK proporsional. Seperti diketahui kuota rekrutmen guru PPPK tahun ini disiapkan untuk satu juga kursi.

Dia berharap setelah ada kabar masuknya guru pendidikan agama ke sistem rekrutmen PPPK, pemerintah segera mengumumkan petunjuk teknis (juknis) pendaftarannya. Supaya para guru honorer bisa bersiap-siap menjelang dibukanya masa pendaftaran.

Mahnan mengatakan, informasi dari Kemenag menyebutkan kuota 27 ribuan guru agama dalam rekrutmen PPPK itu bisa dipertanggungjawabkan. Data tersebut diambil dari data pokok pendidikan (dapodik). Dia juga menjelaskan nantinya seluruh pendaftar rekrutmen guru PPPK tetap harus melalui proses tes atau seleksi.

Saat ini sedang dibahas naskah ujian rekrutmen guru PPPK untuk formasi guru PAI. Direktorat PAI Kemenag sedang mendiskusikan materi soal ujian itu dengan konsorsium yang mereka bentuk. Mahnan belum mendapatkan kabar soal persiapan pembuatan soal ujian PPPK untuk guru agama lainnya.

Dikonfirmasi terpisah Direktur PAI Kemenag Rohmat Mulyana Sapdi tidak merespon saat dikonfirmasi soal perkembangan kuota guru agama di dalam rekrutmen PPPK itu. Termasuk Dirjen Pendidikan Islam Kemenag M. Ali Ramdhani juga tidak menjawab saat dikonfirmasi.

Kuota guru agama, khususnya PAI, di dalam rekrutmen PPPK 2021 memang jadi sorotan. Sebab di tengah jumlah kuota yang mencapai satu juta kursi, tidak ada alokasi guru guru agama. Sampai muncul wacana guru PAI di bawah AGPAII untuk mogok mengajar. Mereka memberi waktu ke pemerintah sampai akhir Maret ini.

Plt Deputi bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Teguh Widjinarko menyebutkan, pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan PPPK dibuka pada Mei hingga Juni 2021 mendatang. ”Pendaftaran dilakukan melalui Sistem Seleksi Calon ASN (SSCN) BKN,” terang Teguh.

Untuk pelaksanaan pengadaan atau rekrutmen itu, menurut Teguh, dilakukan setelah penetapan rencana kebutuhan. Rencana kebutuhan sendiri akan ditetapkan oleh Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada akhir bulan Maret 2021. ”Saat ini sedang pada taraf finalisasi,” terang Teguh.

Usai pendaftaran ditutup, seleksi penerimaan direncanakan dilakukan pada Juli hingga Oktober 2021. Seleksi sendiri menggunakan Computer Assisted Test yang dikoordinasikan oleh BKN.

Sejauh ini, kata Teguh, Kementerian PANRB bersama BKN belum menentukan lokasi seleksi diadakan. ”Namun, sebagai gambaran pada tahun 2020 untuk seleksi kompetensi dasar (SKB) CPNS dilaksanakan di 440 titik lokasi. Untuk seleksi kompetensi bidang (SKB) dilaksanakan di 268 titik lokasi,” tukas dia.

Sedangkan pengumuman kelulusan CPNS direncanakan dilakukan pada November 2021. Untuk pemberkasan dan penetapan NIP, bakal dilaksanakan pada November 2021 hingga Januari 2022.

Baca Juga:  Sarankan UPK Rp 75 Ribu jadi Angpao, BI Gelontorkan Rp 152 Triliun

Soal SKB Sebelum 1 Juni
Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana meminta, setiap instansi pembina jabatan fungsional harus segera menuntaskan dan menyetor soal seleksi kompetensi bidang (SKB) dalam kurun waktu tiga bulan ke depan ke Panselnas.

Yakni, sebelum 1 Juni mendatang. Soal yang dimaksud juga untuk seleksi PPPK.
Penyusunan soal dipastikan dilakukan dengan tepat dan sesuai standar tingkat kesulitan yang telah ditentukan. Baik itu dari sisi level jabatan, maupun antar wilayah.

”Untuk pemutakhiran soal SKB CPNS dan seleksi teknis PPPK non-guru paling lambat awal Juni agar diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN,” kata Bima melalui siaran tertulis, Senin (15/3) lalu.

Sejauh ini, jelas dia, jumlah kementerian atau lembaga yang sudah melakukan penyusunan soal SKB untuk CPNS dan PPPK non-guru masih dalam hitungan jari. Yaitu, Kementerian Kominfo yang menyusun soal SKB Jabatan Fungsional Pranata Hubungan Masyarakat pada 10 Maret lalu.

Dua hari setelahnya, dilanjut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait penyusunan soal SKB Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan secara daring. Kemudian, juga telah dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian dalam Negeri (Kemendagri).

Penyusunan soal SKB yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut terlaksana dengan melibatkan Pusat Pengembangan Sistem Seleksi (PPSS) BKN. Sementara penyusunan kompetensi teknis bagi 1 juta PPPK guru akan difasilitasi melalui UNBK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Terpisah, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Iwan Syahril mewanti-wanti para guru honorer tidak termakan bujuk rayu oknum yang menjanjikan kelulusan PPPK.

Imbauan ini disampaikan seiring dengan adanya info calo dan yang pelicin untuk mempermudah kelulusan seleksi aparatur sipil negara (ASN) PPPK. ”Saya mewakili Kemendikbud mengimbau, khususnya kepada para guru calon peserta seleksi PPPK agar tidak terbujuk modus-modus penipuan semacam ini,” ujarnya.

Iwan mengaku prihatin dengan adanya penipuan berkedok calo PPPK ini. Pasalnya, banyak guru honorer yang sangat berharap terhadap seleksi ASN PPPK tersebut. Namun justru dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.

”Kemendikbud menegaskan bahwa praktik tersebut melanggar hukum. Ini bukan merupakan tindakan terpuji di tengah upaya pemerintah melaksanakan tata kelola seleksi dengan jujur dan transparan,” ungkapnya.

Terkait keberadaan praktik calo seleksi ASN PPPK ini, lanjut dia, pihaknya akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menginvestigasi lebih lanjut dan menindak oknum yang terbukti melakukan.

Masyarakat juga bisa ikut aktif melaporkan tentang praktik calo ini melalui Layanan Informasi dan Pengaduan Kemendikbud. Cukup adukan ke ult.kemdikbud.go.id atau https://kemdikbud.lapor.go.id.

Lebih lanjut, Iwan menjelaskan, PPPK memang tetap harus melalui proses seleksi berdasarkan amanah undang-undang. Selain itu, tes ini dilakukan juga demi menjaga kualitas guru. Kendati demikian, bagi para guru honorer yang belum lulus seleksi tahun ini, tidak perlu berkecil hati. Sebab, para guru diberikan kesempatan hingga tiga kali mengikuti tes PPPK.

Pemerintah sendiri sudah menentukan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN) dengan jumlah total sekitar 1,3 juta. Terdiri dari, kebutuhan 1 juta guru PPPK melalui skema yang menjadi program Kemendikbud, khusus untuk pemerintah daerah (pemda). Lalu, formasi di luar guru, yakni sebanyak 189.000 formasi.

Terdiri dari 70.000 PPPK jabatan fungsional selain guru, lalu 119.000 formasi CPNS 2021 untuk jabatan teknis termasuk tenaga kesehatan. Untuk instansi pemerintah pusat, dibutuhkan sekitar 83.000 formasi. Ini terdiri dari 50 persen PPPK dan 50 persen CPNS untuk berbagai jabatan di instansi pemerintahan dalam penerimaan CPNS 2021. (wan/jpg)

Previous articleTerguling, Truk Tabrak Motor, Dua Tewas
Next articleMahyeldi Minta Kabupaten Kota Bentuk TPAKD