Nono Sampono: Jika Rakyat tak Disiplin, Pemerintah Bisa Terapkan UU Darurat Sipil

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono. (IST)

DPD RI mendukung langkah lanjutan Pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemik Covid-19 dengan mengeluarkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar, sebagai implementasi dari UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

“Mempertimbangkan fakta-fakta saat ini, sebanyak 1.528 orang terpapar Covid-19, dinyatakan sembuh 81 orang, dan meninggal dunia 136 orang serta data-data dari berbagai negara yang terus mengalami peningkatan dampak Covid-19. Disamping itu masih ada masyarakat Indonesia yang tidak patuh aturan, tidak disiplin, bahkan menyepelekan masalah, yang bisa berakibat terjadinya peningkatan eskalasi sosial atau kamtibmas. Oleh karena itu Pemerintah perlu mempersiapkan langkah tegas untuk dapat mengatasinya, dengan menggunakan landasan hukum yang sudah ada, seperti membuat Perpu atau bahkan menerapkan UU Darurat Sipil,” ungkap Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono melalui siaran pers yang disampaikannya, Rabu (1/4) di Jakarta.

Nono mengimbau, Pemerintah agar tetap menyiapkan logistik dan dana yang cukup untuk mengantisipasi meluasnya dampak pandemic Covid-19, serta secara khusus memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat bawah dalam bentuk bantuan langsung. “Pemerintah dapat mendelegasikan kewenangan penanganan dan penanggulangan Covid-19 kepada pemerintah daerah. Kecuali daerah-daerah yang kondisinya berat dan memiliki kekhususan seperti DKI Jakarta, pemerintah pusat tetap melakukan pendampingan, penanganan dan pengendalian secara langsung,” jelasnya.

Ia juga menghimbau agar Pemerintah dan lembaga penyelenggara Pemilu menunda tahapan dan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Pemerintah katanya, harus menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana yang memadai guna mengantisipasi kemungkinan dampak Covid-19 yang lebih luas serta secara khusus memperhatikan kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan tenaga medis di lapangan. “Anggota DPD RI yang tersebar di Dapil masing-masing untuk melakukan pengawasan dan memonitor hal-hal tersebut di atas serta mendukung pemerintah daerah dalam upaya penanganan dan penanggulangan Covid-19,” pungkasnya. (*)