PHK Harus Sesuai Prosedur UU Ketenagakerjaan

Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, saat memimpin rapat di DPD RI. (IST)

Dampak penyebaran virus korona (Covid-19) mulai menyasar sektor ketenagakerjaan. Sebanyak 139.288 pekerja di Jakarta terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan tanpa menerima upah (unpaid leave) akibat terdampak pandemi Covid-19. Para pekerja itu berasal dari 15.472 perusahaan. Rinciannya, 25.956 pekerja dari 2.881 perusahaan terkena PHK dan 113.332 pekerja dari 12.591 perusahaan dirumahkan sementara. Gelombang PHK dapat dipastikan tidak hanya melanda Jakarta tetapi juga pada kota-kota disekitar Jakarta yang menjadi sentra dan kawasan industri seperti seperti Depok, Bekasi, Bogor dan Tangerang.

Demikian disampaikan Ketua Komite III DPD RI, Bambang Sutrisno, Kamis (9/4).

Ia menegaskan, PHK sepihak dan tanpa pemberian hak-hak pekerja, mulai terjadi pada beberapa sektor usaha di beberapa provinsi di Indonesia sebagai dampak pandemi Covid-19. Berdasarkan kondisi tersebut Komite III DPD RI menyatakan beberapa hal yakni UU Ketenagakerjaan sangat kuat dalam melindungi hak-hak pekerja berkenaan dengan PHK. Seluruh proses PHK harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Pasal 150 sampai dengan Pasal 172 UU Ketenagakerjaan adalah syarat-syarat dan prosedur yang secara limitatif telah ditetapkan bagi perusahaan untuk melakukan PHK. Pengusaha wajib mengikuti syarat dan prosedur tersebut.

Kemudian katanya, UU Ketenagakerjaan tidak mengenal istilah PHK sepihak dan PHK tanpa pesangon. Setiap PHK yang dilakukan oleh pengusaha terhadap pekerja pada prinsipnya harus dirundingkan bersama dengan pekerja, perundingan mana akan menyangkut pemenuhan dan pembayaran hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak. “UU Ketenagakerjaan juga telah menetapkan secara limitatif jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang menjadi hak pekerja,” imbuhnya.

Selanjutnya, sambung Bambang, dalam hal tidak terjadi kesepakatan perihal perundingan PHK antara pengusaha dan pekerja, sehingga menjadi perselisihan perburuhan, maka PHK wajib ditetapkan oleh lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan.

“Meskipun PHK dapat dilakukan terhadap pekerja dengan alasan perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun, atau keadaan memaksa (force majeur) seperti bencana alam, wabah penyakit, kerusuhan, kebakaran dll, maka Pekerja tetap mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagaimana ketentuan UU Ketenagakerjaan,” paparnya.

Ia menambahkan, dalam situasi dan kondisi apapun seperti pekerja dirumahkan, pekerja bekerja dengan sistem shift atau piket, selama belum tercapainya kesepakatan PHK dari lembaga penyelesaian perselisihan perburuhan, pengusaha wajib membayarkan upah penuh kepada pekerja sebagaimana mestinya.

“Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Komite III DPD RI merekomendasikan, Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) harus tegas memaksimalkan pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan yang dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan di setiap provinsi di Indonesia, untuk melakukan pengawasan kepada setiap badan usaha yang terduga terkena dampak pendemi Covid-19 melalui kegiatan pembinaan dan/atau pemeriksaan, dalam upaya memastikan setiap PHK dilakukan sesuai prosedur UU Ketenagakerjaan dan Kementerian Tenaga Kerja harus berkomitmen menegakkan melaksanakan UU Ketenagakerjaan untuk melindungi hak-hak pekerja yang mengalami PHK oleh pengusaha,” pungkasnya. (*)