Mulai Besok, ASN Pemko Pariaman Kerja dari Rumah

Surat Walikota Pariaman tentang Sitem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. (IST)

Pemerintah Kota Pariaman, terhitung mulai besok, Selasa (14/4) memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada aparatur sipil negara (ASN) Kota Pariaman. Kebijakan tersebut tertuang di dalam surat Walikota Pariaman Nomor 809/397/BPKSDM-2020, yang menjelaskan tentang penyesuaian Sitem Kerja ASN di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease 2019), yang ditandatanganinya per tanggal 13 April 2020.

Genius Umar mengatakan, kebijakan ini diambil menindaklanjuti arahan dari Presiden RI, tanggal 15 Maret 2020 terkait penanganan Covid-19, Surat Edaran Menpan RB Nomor 34 Tahun 2020, tanggal 30 April 2020 tentang penyesuaian sistem kerja ASN dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

“Kita membuat kebijakan WFH ini juga sesuai dengan berpedoman kepada keputusan Kepala BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Korona di Indonesia,” jelasnya.

Genius menyebut, dalam surat ini, ada 2 bentuk arahan untuk ASN Pemko Pariaman, dimana dijelaskan yang pertama, organisasi perangkat daerah (OPD) yang berhubungan dengan pelayanan langsung pada masyarakat, tetap melaksanakan aktivitasnya seperti biasa.

“Untuk OPD yang bersifat pelayanan langsung kepada masyarakat maka mereka bekerja seperti biasa, karena kita tidak ingin karena Covid-19 ini, pelayanan kepada masyarakat terhenti,” paparnya.

Kedua, sambung Genius, tentang OPD yang tidak melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka mereka akan bekerja di rumah.

“Untuk ASN yang bekerja di rumah tidak diperkenankan keluar daerah tanpa seijin pimpinan. Untuk kehadiran dilaksanakan secara online, melalui Whatsapp Group yang dikelola oleh pejabat pengelola kepegawaian masing-masing OPD. Apabila keadaan mendesak, ASN yang bersangkutan dapat dipanggil ke kantor untuk melaksanakan tugas, dan terus mengaktifkan HP yang bisa dihubungi,” tuturnya.

Adapun OPD yang WFH adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, BPKSDM, Dinas Dikpora, Dinas P3AKB, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perkim LH, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Dinas Kesbangpol. (*)