Pelantikan Plt Ketua STKIP PGRI Sumbar Sesuai Peraturan

17
Ketua Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar Hardizon Bahar (kanan) memperlihatkan SK Menristekdikti Nomor 239/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat di Kota Padang Dari Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat Menjadi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat. (IST)

Pelantikan Plt Ketua STKIP PGRI Sumbar Ristapawa Indra, Kamis (8/10/2020) di Gedung Yayasan Pendidikan PGRI Padang Sumbar oleh Ketua Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Padang Sumbar Hardizon Bahar diklaim sudah sesuai aturan.

Dia menyebutkan dengan mempertimbangkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 239/KPT/I/2018 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Sumatera Barat di Kota Padang Dari Yayasan Pendidikan PGRI Sumatera Barat Menjadi Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat, inilah yang menjadikan dasar acuan pihak yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia Padang Sumatera Barat melakukan pelantikan Plt Ketua STKIP PGRI.

“Semuanya sudah berdasarkan peraturan yang ada. Kita tak mungkin melakukan pelantikan secara asal-asalan tanpa dasar hukum yang jelas,” kata Hardizon Bahar, Senin (12/10/2020).

Dia menyebutkan penegasan ini juga karena masa jabatan Ketua STKIP PGRI Sumbar sebelumnya Zusmelia sudah habis pada April 2020. Periode Zusmelia untuk periode l: 2012-2016, lalu periode ll: 2016-2020. Pihak pengurus yayasan bertindak atas dasar persetujuan dari Pembina Yayasan Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Padang Sumbar.

Tindakan (pelantikan plt) ini dilakukan agar mahasiswa dan dosen STKIP PGRI Sumbar tidak dirugikan. Apalagi mahasiswa yang diwisuda, tentu membutuhkan legalitas ijazah dari
dipilihnya Ristapawa Indra sebagai Plt Ketua STKIP PGRI Sumbar karena sebelumnya Ristapawa Indra dinilai sukses memimpin kampus STKIP PGRI Sumbar.

Pada tahun 2011, Ristapawa Indra mengundurkan diri dari jabatan karena ingin melanjutkan pendidikan S-3 ke Malaysia.
“Pengunduran diri Ristapawa Indra sebagai Plt Ketua STKIP PGRI Sumbar ini disetujui pihak yayasan,” katanya.

Disampaikannya pada masa kepemimpinan Ristapawa Indra, sejumlah prestasi diraih di antaranya dengan jumlah mahasiswa terbanyak selama lembaga ini berdiri. Yaitu sekitar 13.000 mahasiswa. Sekarang jumlah mahasiswanya sudah sangat jauh berkurang.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PB PGRI sekaligus Kuasa Hukum STKIP PGRI Sumatera Barat (Sumbar) Achmad Wahyudi menegaskan tidak ada pelantikan Plt STKIP PGRI Sumbar hingga saat ini. STKIP PGRI Sumbar masih tetap solid.

“Adanya pihak yang menggunakan nama STKIP PGRI Sumbar melakukan pelantikan Plt Ketua, apa yang dilakukan itu menjadi tanggung jawab mereka. Dan, mereka bukanlah keluarga besar STKIP PGRI Sumbar,” tegasnya.

Ia menegaskan STKIP PGRI Sumbar sendiri milik PGRI Sumbar. Dan, setiap melakukan kegiatan memiliki landasan hukum dan legalitas yang jelas. (adv)