KIP Kuliah Bantu Anak Indonesia yang Terkendala Biaya

Kepala LLDikti Wilayah X, Prof. Dr. Herri, MBA saat sosialisasi KIP bersama pimpinan PTS secara daring dengan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar, Selasa (28/4). (IST)

Sejak tahun 2015, jumlah mahasiswa di LLDikti Wilayah X yang menerima bantuan pendidikan bidikmisi sebanyak 6.091 orang. Saat itu, tercatat ada 52 perguruan tinggi swasta (PTS) penyelenggara bidikmisi. Pada tahun 2019, jumlahnya meningkat menjadi 127 PTS.

“Persentasenya masih sangat sedikit dibandingkan jumlah mahasiswa di lingkungan LLDikti Wilayah X. Untuk itu, lewat program Kartu Indonesia Pintar (KIP), kami berharap ada peningkatan kuota. Tujuannya adalah agar lebih banyak lagi masyarakat yang bisa mengakses pendidikan, meningkatkan angka partisipasi kasar (APK), dan tentunya mampu memutus rantai kemiskinan,” ungkap Kepala LLDikti Wilayah X, Prof. Dr. Herri, MBA saat sosialisasi KIP bersama pimpinan PTS secara daring dengan Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud, Abdul Kahar, Selasa (28/4). Turut hadir, Sekretaris LLDikti Wilayah X, Yandri. A, SH, MH dan pejabat struktural beserta staf.

Menanggapi hal tersebut, Abdul Kahar, mengatakan program KIP ini memang dirancang untuk memutus rantai kemiskinan. Apalagi dengan kondisi wabah Covid-19, mahasiswa hingga semester 3 (on going) yang terdampak korona bisa mengusulkan untuk mendapatkan KIP.

Awalnya kata Kahar, KIP untuk kuliah ini lahir karena pemerintah tidak ingin ada anak Indonesia yang tidak bisa kuliah karena terkendala biaya. Pemerintah perlu mewujudkan keterjangkauan dan pemerataan yang berkeadilan dalam memperoleh pendidikan tinggi yang bermutu dan relevan dengan kepentingan masyarakat bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan. “Semoga dengan dilaksanakannya program ini, semakin banyak masyarakat yang memiliki akses ke jenjang pendidikan tinggi. Program bidikmisi yang sudah ada, berhasil membuat anak Indonesia berprestasi. Ada yang menjadi dosen, pengusaha, politikus, dan lain-lain. Sekarang namanya KIP Kuliah yang ditujukan khusus bagi mahasiswa program sarjana (S1) dan profesi. Mahasiswa bidikmisi tetap ada. Akan tetapi, sekarang dibiayai melalui program KIP Kuliah. Otomatis, mahasiswa penerima bidikmisi tidak perlu mendaftar ulang,” jelas Kahar.

Kahar menjelaskan, LLDikti Wilayah X dalam pelaksanaannya, harus menentukan PTS penyelenggara KIP Kuliah yang memenuhi kriteria dan besaran kuota yang ditetapkan. LLDikti Wilayah X juga melakukan monitoring pelaksanaan program dan memastikan agar PTS menetapkan calon mahasiswa yang memperoleh KIP Kuliah memenuhi syarat yang sudah ditentukan.

Selanjutnya, kata Kahar perguruan tinggi tidak diperbolehkan memungut biaya tambahan apapun kepada mahasiswa program KIP Kuliah. PTS diharapkan mendampingi mahasiswa supaya lulus tepat waktu.

Tidak hanya perguruan tinggi dengan program studi terakreditasi A dan B saja. Perguruan tinggi dengan program studi yang akreditasinya C, dengan pertimbangan tertentu dapat melaksanakan program KIP Kuliah. “Informasi lebih lanjut tentang KIP Kuliah bisa diakses pada laman https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id/panduan,” sebut Kahar. (*)