Wako Pariaman Imbau Perantau Isolasi Mandiri di Rumah

Pemko Pariaman melaksanakan rakor terintegritas terkait penanggulangan wabah virus korona di Kota Pariaman, Senin (30/3). (IST)

Sehubungan dengan peningkatan jumlah kasus korona (Covid-19) secara signifikan dalam satu minggu terakhir di Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Kesehatan Kota Pariaman melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Terintegritas di Kota Pariaman bersama tim kesehatan dari RSUD Pariaman, RSUD dr Sadikin, RS swasta se-Kota Pariaman dan Puskesmas se-Kota Pariaman.

“Kesehatan menjadi garda terdepan dalam upaya mencegah dampak Covid-19 di Kota Pariaman ini. Kita harus clear-kan alur pelayanan yang harus kita lakukan dalam penanganan serta pencegahan virus tersebut,” ungkap Walikota Pariaman Genius Umar saat membuka rakor tersebut di Aula Balaikota Pariaman, Senin (30/3).

Rakor juga dihadiri Ketua TP-PKK Kota Pariaman Ny Lucyanel Genius, direktur RSUD Pariaman, Kepala RSUD dr Sadikin Kota Pariaman, RS Aisyah Pariaman, RS TMC Pariaman, Ketua IDI Pariaman, Ketua IDI Pariaman, Kepala Puskesmas se-Kota Pariaman, Ketua tim Emerging New Case Disease Covid-19 RSUD dr Sadikin Kota Pariaman beserta jajaran Dinas Kesehatan Kota Pariaman.

Wako juga menyampaikan instruksi Gubernur Sumatera Barat bahwa RSUD Pariaman ditunjuk sebagai rujukan bagi pasien yang terpapar Covid-19 di Kota Pariaman.

“Jika ternyata nanti ada pasien yang terpapar positif Covid-19 di Kota Pariaman maka akan dirujuk ke RSUD Pariaman. Sementara bagi pasien lainnya akan dipindahkan ke RSUD dr Sadikin Pariaman dan RS swasta di Kota Pariaman,” jelas Genius.

Ia berharap adanya rencana kontigensi yang mungkin terjadi baik dalam bentuk besar, sedang maupun ringan dengan melakukan antisipasi tindakan bersama tim kesehatan yang hadir dalam rakor ini.

Selain itu, wako juga meminta satgas di tingkat desa Babhinkamtibmas, Babhinsa dan Satpol PP untuk melakukan pemantauan terhadap masyarakat yang baru pulang dari rantau yang masuk daerah zona merah Covid-19 untuk melakukan isolasi secara mandiri selama 14 hari di rumah masing-masing.

“Jika warga tersebut tidak mengindahkan imbauan pemerintah ini, diharapkan satgas tersebut melapor kepada pemerintah melalui dinas terkait agar yang bersangkutan dapat diisolasi secara paksa. Kita tidak boleh lengah dan lambat dalam mencegah penularan Covid-19 ini. Seburuk apapun situasinya nanti kita harus siap dalam kondisi apapun,” pungkas Wako. (*)