Alwis Purna Tugas, Gubernur Mahyeldi Siapkan Calon Sekprov Sumbar

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sumbar Alwis memasuki masa purna tugas mulai 1 April 2021. Pejabat senior yang memulai karir dari bawah itu berpamitan dengan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sumbar, Selasa (30/3/2021) malam di Auditorium Istana Gubernuran.

Pada malam silaturahmi akhir masa tugas itu, Gubernur Mahyeldi Ansharullah berpesan agar setelah berakhir masa bhakti sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), tetap menjaga hubungan baik dengan pemimpin daerah.

Mahyeldi mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Alwis selama menjadi ASN, mulai jadi staf di kecamatan hingga menjabat Sekprov.

“Pak Alwis merupakan sosok ASN yang cerdas. Saya berharap masa purna tugas bukan akhir segalanya. Bukan akhir untuk berkontribusi bagi Sumatera Barat. Karena pemikiran-pemikirannya masih dibutuhkan masyarakat Sumbar,” kata Mahyeldi.

Mahyeldi menyebutkan, selama masa kepemimpinan Alwis, banyak kemajuan dan prestasi pembangunan yang telah diraihnya. Terakhir, pada pada 26 Maret 2021 lalu usulan untuk pembangunan terowongan Jalan Tol di Kabupaten Limapuluh Kota disetujui Bappenas.

Pencapaian itu, dinilai Mahyeldi, tidak lepas dari dukungan dan kerja keras Alwis bersama tim dan semua pihak terkait.

“Pengalaman dan ilmunya masih sangat dibutuhkan untuk membangun Sumbar. Semoga tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik,” ucapnya.

Terkait purna tugas Alwis dari jabatan Sekprov Sumbar, Gubernur akan segera mengangkat Penjabat (Pj) Sekprov untuk mengisi kekosongan hingga adanya Sekprov defenitif.

Untuk sementara, Gubernur Sumbar telah menunjuk Benni Warlis, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Provinsi sebagai Pelaksana Harian (Plh) mulai 1 April.

“Kekosongan jabatan Sekprov harus diisi begitu memasuki masa berakhirnya jabatan. Maka dari itu, kita akan cari penggantinya,” kata Gubernur.

Penjabat Sekprov

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah, disebutkan bahwa Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, mengangkat penjabat sekretaris daerah provinsi untuk melaksanakan tugas sekretaris daerah provinsi setelah mendapat persetujuan menteri yang menyeleranggakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Baca Juga:  Lantik Ketua Forkomawa LLDIKTI Wilayah X, Prof. Herri Ucapkan Selamat

Masa jabatan penjabat sekretaris daerah sebagaimana dimaksud paling lama 6 (enam) bulan dalam hal sekretaris daerah tidak bisa melaksanakan tugas dan paling lama 3 (tiga) bulan dalam hal terjadi kekosongan sekretaris daerah.

Calon penjabat sekretaris daerah provinsi diangkat dari pegawai negeri sipil (PNS) yang memenuhi persyaratan di antaranya, menduduki jabatan pemimpin tinggi pratama eselon II/a dan memiliki pangkat paling rendah pembina utama muda golongan IV/c serta berusia paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum mencapai batas usia pensun.

Menurut Perpres ini, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengusulkan 1 (satu) calon penjabat sekretaris daerah provinsi kepada menteri paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak sekretaris daerah provinsi tidak bisa melaksanakan tugas atau terjadinya kekosongan sekretaris daerah provinsi.

Penjabat sekretaris daerah, dilantik oleh penjabat Pembina kepegawaian paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak keputusan pengangkatan penjabat sekretaris daerah ditetapkan.

Dalam hal jangka waktu 3 (tiga) bulan terjadinya kekosongan sekretaris daerah terlampaui dan sekretaris daerah definitif belum ditetapkan, Perpres ini menyebutkan, menteri menunjuk penjabat sekretaris daerah provinsi yang memenuhi persyaratan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, Pemprov mengadakan seleksi terbuka untuk pengisian sekprov defenitif.

Pemprov mengusulkan rekomendasi untuk seleksi terbuka ke KASN tentang seleksi terbuka jabatan Sekprov.(*)

Previous articleSampaikan LKPj, Bupati Apresiasi Dukungan DPRD Dharmasraya
Next articleKemenparekraf Siap Dukung Kemajuan Industri Musik Indonesia