PADEK.JAWAPOS.COM-Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah komit dalam penangulangan dampak bencana banjir lahar dingin dan banjir bandang yang melanda Sumbar pada 11 Mei lalu. Pemprov Sumbar mengajukan Rp 300 miliar lebih untuk perbaikan pascabencana melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Untuk menyampaikan usulan tersebut Mahyeldi beserta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) mendatangi Kantor Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kedatangan tersebut disambut Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Deputi RR) BNPB Jarwansyah. Pengusulan tersebut terbagi dalam dua proses. Pertama rekomendasi dari Pemprov Sumbar dan BNPB pada Kementerian Keuangan untuk balai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) guna penanganan air bersih, perumahan dan sekolah senilai Rp 153 miliar. Pengajuan ini sifatnya rekomendasi.
Nantinya akan dilaksanakan oleh balai-balai yang berada di bawah Kementrian PUPR. Kedua, rekapitulasi penanganan darurat bencana banjir bandang, lahar dingin dan banjir melalui Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) dan Sumber Daya Air dan Bina Kontruksi (SDABK) dengan total Rp 142 miliar lebih. Untuk nilai ini nantinya akan ditangani melalui dana siap pakai (DSP) BNPB.
“Alhamdulillah, kita sudah bertemu Deputi RR BNPB dan bahas beberapa hal. Di antaranya seputar percepatan penanganan dampak bencana banjir bandang dan lonsor baik yang di Pessel, maupun Agam, Padangpanjang dan Tanahdatar. Kemudian kita juga membicarakan peluang-peluang pendanaannya,” ungkap Mahyeldi usai melakukan pertemuan di Kantor BNPB, Jakarta, Sabtu (19/7).
Terkait dengan peluang pendanaan, sambung Mahyeldi, secara umum itu akan diusulkan melalui APBN. Sebagai penguatan, usulan itu nantinya juga akan disertai dengan rekomendasi dari BNPB. BNPB akan mendorong kementerian dan lembaga sesuai kewenangan agar mengoptimalkan pemulihan pascabencana Sumbar.
“Dukungan BNPB itu akan diberikan dalam dua bentuk, pertama dengan pemanfaatan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB dan yang kedua dalam bentuk surat rekomendasi ke kementerian terkait,” jelas Mahyeldi.
Mahyeldi menegaskan, agar upaya percepatan ini bisa segera membuahkan hasil, dalam waktu dekat dirinya akan menugaskan OPD terkait untuk berkoordinasi dengan jajaran teknis di BNPB. Menurutnya, ini penting dan mesti terkawal, sebab urusan ini berkaitan erat dengan sektor strategis daerah.
“Solusi terkait hal ini harus cepat karena semuanya vital, ada pemukiman masyarakat, ada irigasi dan ada kebutuhan pangan. Jangan sampai memicu krisis, itu yang kita antisipasi,” tegasnya. Beragam Program Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Sumbar Rudy Rinaldy mengatakan, total rekomendasi usulan yang diserahkan gubernur tersebut mencapai Rp 153,9 miliar. Jumlah itu untuk pengerjaan Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) di Pesisir Selatan senilai Rp 9,7 miliar. Kemudian untuk PAMSIMAS di Pesisir Selatan senilai Rp 10,6 miliar. Total untuk penanggulangan bencana di Pessel Rp 20,3 miliar.
Kemudian untuk penanggulangan bencana di Kabupaten Agam, Tanahdatar, Kota Padangpanjang dan Bukittinggi.
Usulan tersebut untuk penanganan sektor air minum Rp 58 miliar lebih. Sektor prasarana strategis senilai Rp 15,7 miliar. Selanjutnya untuk sektor penataan bangunan Rp 18,7 miliar, sektor sanitasi (pendukung pemukiman hunian tetap relokasi bencana) Rp 4,5 miliar. Sektor pengembangan kawasan pemukiman Rp 10 miliar, manajemen kontruksi Rp 5,5 miliar dan sektor penyediaan perumahan Rp 21 miliar.
Sementara itu, untuk rekapitulasi pekerjaan penanganan darurat bencana alam banjir lahar dingin, banjir bandang dan longsor mencapai Rp 142,1 miliar. Untuk penanggulangan ini akan ditindaklanjuti dengan dana DSP BNPB. Jumlah itu terdiri dari penanganan jalan dan jembatan. Yakni, jalan Batu Sangkar-Ombilin di Tanah Datar Rp 7,7 miliar, Jembatan SMA 1 Sumbar, di Kota Padang Panjang Rp 7,7 miliar. Berikutnya, ruas jalan Batukerambil
Batusangkar Rp 9,2 miliar, lalan Lubukbasung-Sei Limau Rp 1,2 miliar, Baso-Batusangkar Rp 119 juta, Matur-Pelembayan Rp 740 juta, Pangkalan Sialang-Gelugur Rp 1,5 miliar dan Manggopoh-Padangluar Rp 35 miliar. Untuk sektor sumber daya air, Daerah Irigasi Bandar (DI) Durian di Agam Rp 3,5 miliar, DI Bandar Muka Air di Tanahdatar Rp 1,5 miliar, DI Bandar Gadang Darek di Tanahdatar Rp 2,5 miliar, DI Bandar Jambu di Tanahdatar Rp2,5, DI Baramban III Lurah di Agam Rp 1,5 miliar.
Selanjutnya penanganan DI Batang Selo di Tanahdatar senilai Rp 12 miliar, DI Batang Gumarang di Agam senilai Rp 1 miliar, DI Batang Sianok di Agam senilai Rp 1,5 miliar, DI Batang Ipuh di Padang Pariaman Rp 1,5 miliar, nimalisasi Sungai Batang Aia Katik di Agam senilai Rp 5 miliar, rehabilitasi cekdam Batang Malana di Tanahdatar Rp15 miliar dan normalisasi dan perkuatan tebing Sungai Batang Sianok di Bukittinggi senilai Rp 25 miliar.
Termasuk penanganan daerah irigasi dan daerah aliran sungai di Kota Padangpanjang senilai Rp 5,7 miliar. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sumbar Rifda Suriani mengatakan, untuk sektor perumahan nantinya akan dikerjakan oleh Balai Kementrian PUPR. Untuk itu, Mahyeldi memberikan rekomendasi untuk balai melalui BNPB.
“Kami memberikan rekomendasi dari pak gubernur, bersama BNPB. Karena pak gubernur ingin cepat ditindaklanjuti, maka gubernur langsung menyerahkan rekomendasi itu ke BNPB yang nantinya juga diteruskan pada Kementrian Keuangan,” ujarnya. Hadir mendampingi gubernur dalam pertemuan tersebut antara lain Plt Kepala Dinas PSDABK Liwanto, Kalaksa BPBD Rudy Rinaldi, perwakilan Kepala Dinas BMCKTR, Kepala Dinas PERKIMTAN Rifda Suriani, dan Kepala Biro Adpim Mursalim. (AD.ADPSB)
Editor : Novitri Selvia