PADEK.JAWAPOS.COM-Rampungnya sejumlah proyek strategis di Sumbar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menunjukkan bagusnya komunikasi Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy.
Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar terus berkomitmen memacu perecepatan pembangunan infrastruktur terutama pembangunan jalan dan jembatan di Sumbar. Hal ini menjadi tolak ukur kesuksesan program pembangunan tersebut.
Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang dilakukan Pemprov Sumbar tersebut tidak hanya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumbar semata, namun juga bersumber dari APBN.
Bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam hal ini Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Bahkan banyak APBN yang diperjuangkan hingga ke pemerintah Pusat untuk menggenjot pembangunan infrastruktur tersebut.
Terdapat dua Proyek infrastruktur jalan provinsi di Sumatera Barat dengan sumber dana APBN yang telah diupayakan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi dan Wakil Gubernur Audy Joinaldy rentang tahun 2020-2024.
Pertama Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang di Air Bangis Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat. Pembangunan jalan provinsi ini berada pada Bungo Tanjung – Teluk Tapang (P.097) dengan panjang ruas 43,20 kilometer.
Proyek Pembangunan Akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang ini sangat mendukung geliat perekonomian masyarakat serta perekonomian Sumatera Barat.
Pemprov Sumbar telah menganggarkan sebesar Rp 216,5 miliar melalui Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Tahun Anggaran 2022 – 2024 yang digarap langsung oleh Kementerian PUPR. Panjang penanganan akses Jalan Pelabuhan Teluk Tapang yaitu 23,47 kilometer dengan panjang pengaspalan 17,87 kilometer.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini kondisi kemantapan jalan pada ruas Bungo Tanjung – Teluk Tapang (P.097) meningkat menjadi 82,63%.
Mahyeldi berharap dengan selesainya pekerjaan ruas jalan tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya di Pasaman Barat. Dengan rampungnya sektor jalan tersebut dapat mendongkrak sektor pertanian dan perkebunan serta sektor-sektor lainnya.
Rampungnya jalan tersebut menunjukkan keseriusan Mahyeldi berkomunikasi dengan pemerintah pusat. Bahkan pada 2025, lanjutan pembangunan jalan ini akan dilakukan kembali dengan anggaran Rp 119 miliar.
Beberapa waktu lalu, Mahyeldi didamping Kepala Dinas BMCKTR Sumbar Era Sukma Munaf meninjau jalan yang sudah rampung pengaspalannya. Ada beberapa titik lagi yang sedang dalam proses penimbunan dan penggalian.
Setelah itu Pemprov Sumbar akan mengusulkan lagi Rp 168 miliar untuk kelanjutan pembangunannya. “Semoga segala usulan yang disampaikan Pemprov Sumbar berjalan dengan lancar,” kata
Mahyeldi didampingi Era Sukma Munaf dalam kunjungan meninjau sarana dan prasarana Pelabuhan Air Bangis dan Pelabuhan Teluk Tapang di Air Bangis, Kabupaten Pasaman Barat, beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, akses jalan menuju pelabuhan ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan intensitas perdagangan, terutama pengangkutan minyak CPO, baik dari maupun menuju Pelabuhan Teluk Kapang.
Mahyeldi berharap masyarakat dapat menjaga infrastruktur yang telah dibangun dengan baik serta ditanami tumbuhan hijau untuk penahan longsor.
Sepanjang 17,87 kilometer jalan ini sudah teraspal dengan lebar jalan 6,00 meter dan lebar bahu jalan 1,50 meter. Kemudian 5,60 km lagi adalah pekerjaan penggalian dan pekerjaan timbunan menuju Teluk Tapang.
Usulan akses jalan pelabuhan Teluk Kapang diajukan pada tahun 2022. Mahyeldi saat itu menginginkan percepatan untuk akses jalan tersebut sebagai tindak lanjut dari usulan Wakil Gubernur Sumbar sebelumnya kepada Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi.
Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar Era Sukma Munaf mengatakan, untuk proyek kedua, yakni peningkatan jalan batas Kota Payakumbuh – Sitangkai yang dikerjakan pada tahun 2023 melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) oleh Kementerian PUPR.
Pembangunan infrastruktur jalan Provinsi Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai (P.044) itu sepanjang 44,00 kilometer. Pemprov Sumbar mengusulkan perbaikan ruas jalan ini melalui program Inpres Jalan Daerah (IJD) pada tahun 2022.
Akhirnya pada tahun 2023 proyek ini telah terealisasi dengan nilai anggaran pelaksanaan sebesar Rp 9,1 miliar dengan panjang penanganan 1,93 kilometer.
Dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan ini kondisi kemantapan jalan pada ruas Batas Kota Payakumbuh – Sitangkai (P.044) meningkat menjadi 87,68%.
Pembangunan infrastruktur jalan tidak hanya bersumber dari dana APBD tetapi juga melalui APBN ini, merupakan wujud nyata keseriusan gubernur dalam memacu laju pembangunan di Sumbar. Khususnya dalam peningkatan kemantapan jalan-jalan yang berada di bawah kewenangan Pemprov Sumbar.
Selain itu, bukti keseriusan Pemprov Sumbar dalam menggaet dana pusat untuk memperbaiki infrastruktur jalan tidak main-main. Sejumlah usulan ruas jalan lainnya juga sudah disampaikan dan disetujui Pemerintah Pusat.
Ruas jalan di Sumbar yang disetujui Kementerian PUPR ditingkatkan kualitasnya menggunakan dana IJD 2024 itu yakni ruas Jalan Bawan Tuo-Padang Bio-bio dengan anggaran sebesar Rp 11 miliar.
Kemudian, jalan kampung Ladang-Sei Gimbar Ganting sebesar Rp 11,9 miliar, preservasi jalan ekowisata Bukit Cambai Rp 7,3 miliar, pembangunan Jembatan Lubuk Pauh Rp 27,9 miliar, jalan batas Kota Payakumbuh-Sitangkai Rp 49,2 miliar, jalan batas Kota Payakumbuh-Sitangkai paket 2 Rp 49,4 miliar, dan Jalan Simpang Silaut III-Silaut III Rp 39,3 miliar.
Ditambah, Jalan Piobang Koto-Panjang dan Jalan Tanjung Pati-Simalanggang Rp 24,9 miliar, Jalan Simpang III Rumbai-Muara Tais Rp 34,8 miliar, dan Jalan Tanjung Bonai Aur-Tamparungo Rp 16,8 miliar.
Lalu, Jalan Simpang Tiga Alin-Paraman Ampalu Rp 152 miliar, Jalan M Hatta Rp 28 miliar, Jalan Lubuk Pinang-Perumnas Talimato Rp 23,9 miliar, Jalan Sungai Rumbai-Batas Solok Selatan Rp 47,3 miliar, Jalan Rimbo Data-Kapujan Rp 43,4 miliar, Jalan S Sungkai-Log Batu Sandi/batas Kabupaten Dharmasraya Rp 48,7 miliar, dan pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok Rp 62,4 miliar.
Rincian tersebut berdasarkan data IJD Kementerian PUPR untuk tahun 2024 yang akan dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional.
Proses pengusulan pembiayaan untuk pembangunan atau perbaikan jalan melalui program IJD tidak instan dan harus melalui beberapa tahapan dan mekanisme resmi yang melibatkan OPD terkait. (wni/adv)
Editor : Novitri Selvia