PADEK.JAWAPOS.COM-BADAN Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap mitra pelaksana program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Agam. Ini tak lepas dari mencuatnya dugaan keracunan makanan yang menimpa ratusan warga.
Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Wilayah Riau, Kepulauan Riau, dan Sumatera Barat, Syartiwidya mengatakan, pihaknya telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Kampungtangah, Nagari Manggopoh, sebagai langkah evaluasi dan pembelajaran bagi seluruh pelaksana MBG di daerah.
“SPPG Kampungtangah ditutup sementara sampai hasil laboratorium keluar dan dokumen perizinan dilengkapi. Penutupan ini juga menjadi pembelajaran agar lebih berhati-hati ke depan,” ujar Syartiwidya, Selasa (7/10).
Ia menegaskan, penutupan hanya berlaku bagi SPPG yang bermasalah dalam insiden tersebut. Sedangkan delapan SPPG lainnya di Kabupaten Agam tetap beroperasi sebagaimana biasa, sambil melengkapi dokumen izin secara paralel.
“Yang bermasalah kemarin saja yang dihentikan sementara. SPPG lain tetap berjalan, namun kami pastikan seluruh dokumen perizinan harus segera dipenuhi,” tambahnya.
Terkait pengawasan ke depan, BGN memastikan akan memperketat sistem kontrol dan koordinasi dengan lintas sektor di Pemerintah Kabupaten Agam. “Pengawasan akan lebih diperketat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah setempat,” tegas Syartiwidya.
Sebelumnya, Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I BGN Harjito B, telah menyampaikan permohonan maaf atas kejadian yang menimbulkan keresahan masyarakat dan menegaskan bahwa seluruh biaya penanganan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat melalui BGN.
“Pemerintah tidak pernah berniat menimbulkan keresahan. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Seluruh biaya menjadi tanggung jawab pemerintah,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa pemerintah hadir memberikan perlindungan serta pelayanan terbaik demi keselamatan bersama.
Keselamatan Anak Harus Prioritas
Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Agam Ilham menegaskan, lembaganya sejak awal telah menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, terutama dalam penanganan pascakejadian.
“Sejak awal kejadian, pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan DPRD, terutama melalui Dinas Kesehatan. Di hari kejadian, kami juga langsung berkoordinasi dengan bupati dan meminta agar kasus ini diusut tuntas serta dilakukan pengetatan terhadap mitra SPPG yang beroperasi di Agam,” ujarnya.
Ilham mengaku, DPRD cukup terkejut dengan peristiwa tersebut. “Selama ini kita hanya mendengar kasus keracunan terjadi di Jawa, ternyata qadarullah terjadi di daerah kita sendiri,” ungkapnya.
Ia menegaskan, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama sebagaimana juga disampaikan oleh Bupati Agam di berbagai forum.
“Makanya, mitra SPPG yang belum lengkap dokumennya seperti izin SLHS dan pemanfaatan air bersih harus ditutup dulu. Syarat administrasi itu wajib agar program MBG ini berjalan baik, aman, dan mencapai tujuan mewujudkan generasi emas,” jelasnya.
Menurutnya, DPRD bersama unsur Forkopimda akan terus berkoordinasi dalam evaluasi agar kejadian serupa tidak terulang.
“Program MBG akan terus kita dukung, tapi hal-hal teknis harus diperbaiki. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah bagi Agam dan daerah lain,” tutup Ilham.
Evaluasi Perlu, MBG tetap Bermanfaat
Di sisi lain, tokoh masyarakat Agam, Noveri Edios, menilai program MBG sebenarnya membawa dampak positif yang luas bagi masyarakat, terutama di sektor ekonomi lokal. Menurutnya, di balik kasus keracunan yang terjadi, ada banyak lapisan manfaat yang tidak bisa diabaikan.
“Program ini membuka lapangan kerja baru. Banyak masyarakat yang terbantu, mulai dari peternak ayam petelur, petani sayur-mayur, pengusaha ikan, hingga pelaku UMKM penyedia bahan pangan,” ujar mantan anggota DPRD Agam periode 2019–2024 itu.
Ia menilai, pola distribusi bahan pangan melalui dapur SPPG telah menghidupkan rantai ekonomi di nagari-nagari. Namun, Noveri tak menutup mata bahwa insiden keracunan massal ini menjadi tamparan serius bagi semua pihak, terutama dalam hal pengawasan dan kualitas layanan.
“Dari hampir 3.000 sasaran, yang terdampak hanya 120 orang. Itu bisa berarti ada masalah teknis di dapur tertentu, entah karena kelalaian atau kurang ketatnya kontrol mutu. Bisa juga karena faktor nonteknis — persaingan bisnis, misalnya. Semua harus diusut secara profesional,” tegas politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
Menurutnya, pelaksanaan program MBG di tahun pertama ini memang masih dalam tahap penyesuaian. “Perencanaan mungkin agak tergesa, karena ini program besar yang baru dijalankan. Jadi memang masih ada celah di sana-sini yang perlu disempurnakan,” kata Noveri.
Baca Juga: Laga LALIGA-Serie A Bisa Main di Luar Eropa, UEFA Beri Lampu Hijau
Ia menilai, evaluasi menyeluruh sangat penting dilakukan tanpa harus mematikan semangat programnya.
“Jangan karena satu kejadian, lantas program berhenti total. Yang perlu diperkuat itu quality control, mulai dari kebersihan dapur, rantai distribusi, hingga pelatihan bagi petugas pengolah makanan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Noveri menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor antara pengelola dapur, dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta pihak sekolah. “Jangan kerja sendiri-sendiri. Semua harus terhubung, supaya pengawasan lebih efektif,” ujarnya.
Selain aspek teknis, ia juga menyoroti pentingnya pendekatan sosial dan komunikasi publik.
“Pemerintah daerah harus aktif menyosialisasikan program ini ke sekolah dan wali murid. Jangan sampai ada kesalahpahaman. Misalnya, kalau ada anak yang alergi telur atau susu, orang tua bisa menyampaikan dari awal agar disiapkan menu pengganti,” ungkapnya.
Ia menilai, sebagian stigma negatif dari masyarakat muncul karena minimnya sosialisasi dan miskomunikasi. “Sebagian orang tua merasa tidak perlu karena mereka mampu menyiapkan bekal anaknya. Tapi banyak juga keluarga yang memang bergantung pada program ini untuk memastikan gizi anaknya terpenuhi,” jelasnya. (ptr)
Editor : Novitri Selvia