PADEK.JAWAPOS.COM-Kabupaten Agam dihadapkan pada beban pemulihan pascabencana yang berat. Total estimasi anggaran pemulihan membengkak hingga Rp 1,179 triliun, mulai dari rumah warga, jalan, jembatan, hingga sarana air minum dan irigasi.
Angka ini mencerminkan besarnya pekerjaan rumah pemerintah daerah dalam memulihkan infrastruktur dan kehidupan masyarakat terdampak. Angka yang jauh melampaui kemampuan fiskal daerah.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Agam Rahmad Lasmono mengungkapkan, sektor perumahan menjadi salah satu yang terparah.
Sebanyak 1.505 unit rumah warga rusak, dengan estimasi anggaran perbaikan mencapai Rp 189,03 miliar.
Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan 545 unit hunian sementara (huntara) bagi warga terdampak, dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp 9,3 miliar lebih.
Tak hanya permukiman, kerusakan infrastruktur publik juga terjadi hampir merata. BPBD Agam mencatat 21 titik jalan rusak dengan rencana kebutuhan biaya Rp 34,35 miliar, serta 28 titik jembatan yang memerlukan anggaran pemulihan sekitar Rp 120,5 miliar.
Pada sektor pengairan, terdapat 78 titik infrastruktur irigasi yang rusak dengan estimasi biaya Rp 53,2 miliar.
Selain itu, upaya normalisasi 19 sungai diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 131 miliar, mengingat sedimentasi dan kerusakan alur sungai menjadi pemicu utama banjir dan galodo.
Sektor layanan dasar pun tak luput terdampak. Sarana air minum membutuhkan anggaran pemulihan sekitar Rp 179 miliar, sementara 30 unit gedung pemerintahan tercatat rusak dengan estimasi biaya perbaikan Rp 76,5 miliar.
Kerusakan juga terjadi pada fasilitas sosial dan pendidikan. Tercatat 11 unit tempat ibadah, 114 sekolah, serta 2.044,84 hektare lahan dan infrastruktur pertanian serta perikanan terdampak.
Selain itu, jaringan drainase dan sanitasi di sejumlah wilayah mengalami kerusakan serius, meski masih dalam tahap pendataan lanjutan.
“Total kebutuhan anggaran pemulihan sementara ini mencapai Rp 1,179 triliun. Angka ini masih bisa bertambah seiring verifikasi dan pendataan lanjutan di lapangan,” ujar Rahmad Lasmono, kemarin.
Besarnya nilai kerusakan ini menjadi tantangan berat bagi Kabupaten Agam.
Pemerintah daerah akan sangat berharap dukungan kuat dari pemerintah provinsi dan pusat, mengingat kemampuan fiskal daerah dinilai belum memadai untuk menanggung beban pemulihan sebesar itu seorang diri.
Pencarian Korban Resmi Dihentikan
Pemerintah Kabupaten Agam resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana hidrometeorologi 2025 selama 14 hari ke depan. Perpanjangan tahap pertama itu berlaku mulai 23 Desember 2025 hingga 5 Januari 2026.
Keputusan tersebut ditegaskan langsung Bupati Agam Benni Warlis Dt Tan Batuah, usai memimpin rapat evaluasi penanganan bencana yang berlangsung maraton, Senin (22/12), sejak pagi hingga sore.
Rapat digelar di aula utama Kantor Bupati Agam dan dilanjutkan di Posko Utama Tanggap Darurat di balairung rumah dinas Bupati.
Di sisi lain, Pemkab Agam juga resmi menghentikan proses pencarian korban hilang terhitung Senin (22/12). Penghentian pencarian dilakukan setelah seluruh ahli waris dan keluarga korban menyatakan persetujuan secara tertulis.
Benni Warlis menegaskan, perpanjangan masa tanggap darurat dilakukan karena masih banyak titik kawasan terdampak yang belum tertangani secara optimal.
Terutama kerusakan sarana dan prasarana yang hingga kini belum sepenuhnya pulih sejak bencana terjadi pada 23 November lalu.
“Masih banyak pekerjaan lapangan yang harus diselesaikan. Infrastruktur, dukungan bagi warga terdampak, distribusi logistik, hingga pembangunan hunian sementara (huntara) belum bisa dituntaskan dalam waktu singkat,” tegasnya.
Menurut Benni, keputusan tersebut diramu dari berbagai masukan seluruh unsur yang terlibat dalam penanganan bencana, termasuk aparat, relawan, dan perangkat nagari.
Terkait penghentian pencarian korban, Benni menegaskan langkah itu diambil melalui pertimbangan matang dan kesepakatan bersama.
Selain persetujuan tertulis dari ahli waris, keputusan juga mengacu pada masukan tim gabungan serta hasil evaluasi lapangan.
“Penghentian pencarian ini sudah melalui persetujuan keluarga korban dan kesepakatan bersama seluruh unsur terkait,” ujarnya.
72 Orang Belum Ditemukan
Pemerintah Kabupaten Agam mencatat hingga 20 Desember 2025, sebanyak 72 korban bencana masih dinyatakan hilang.
Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan dalam beberapa hari terakhir meskipun upaya pencarian telah dilakukan secara intensif oleh tim gabungan.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Roza Syafdefianti sebelumnya menyampaikan, keterbatasan medan dan cuaca ekstrem menjadi kendala utama pencarian di lapangan.
Berdasarkan data resmi Pemkab Agam, total korban meninggal dunia akibat rangkaian bencana banjir bandang, tanah longsor, dan peristiwa orang hanyut sejak 25 November 2025 mencapai 192 orang, tersebar di sejumlah nagari terdampak.
Memasuki masa perpanjangan tanggap darurat pertama, tim gabungan akan memfokuskan penanganan pada pemulihan warga terdampak, percepatan perbaikan infrastruktur vital, serta penguatan layanan dasar di lokasi bencana.
Pemkab Agam memastikan, meski pencarian korban telah dihentikan, penanganan dampak bencana tetap menjadi prioritas utama hingga kondisi masyarakat benar-benar pulih.
Goro Warga Sungailandia
Sementara itu, solidaritas antarwarga nagari kembali menguat pascabencana banjir bandang yang melanda kawasan Danau Maninjau.
Ratusan warga Nagari Sungailandia, Kecamatan Ampekkoto, turun langsung membersihkan lumpur sisa banjir di Jorong Bancah, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjungraya, Minggu (21/12).
Gotong royong dipusatkan di halaman Masjid Ummil Qura Duo Sidang, salah satu fasilitas ibadah yang terdampak cukup parah akibat terjangan material lumpur.
Tanpa memandang usia dan latar belakang, warga dari berbagai kalangan, mulai dari lanjut usia, pemuda, kaum ibu, hingga anak-anak,nbahu-membahu mengangkat lumpur dan membersihkan area masjid.
Meski Sungailandia juga terdampak bencana hidrometeorologi, hal itu tidak menyurutkan langkah warga untuk membantu sesama di Jorong Bancah.
“Sangat luar biasa. Hampir semua lapisan masyarakat terlibat. Ini contoh nyata solidaritas yang patut diapresiasi,” ujar Rudi Yudistira, warga Jorong Bancah, di sela kegiatan.
Perwakilan warga Sungailandia, Sukra Maulana mengatakan, kehadiran mereka dilandasi hubungan kekerabatan yang telah lama terjalin antara kedua wilayah.
Selain adanya niniak mamak Sungailandia yang menetap sebagai urang sumando di Jorong Bancah, komunikasi antartokoh masyarakat juga berjalan baik sejak lama.
“Hubungan persaudaraan kami sudah lama terbangun. Dalam adat Minangkabau ada ungkapan, manangih dunsanak, sabak dek kami,” ujar Sukra. (ptr)
Editor : Novitri Selvia