PADEK.JAWA POS. COM-Setelah sempat lumpuh akibat persoalan bahan bakar minyak (BBM), puluhan alat berat yang menangani dampak banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam kini kembali beroperasi.
Kendala BBM yang sebelumnya membuat banyak alat berat menganggur disebut sudah teratasi, meski harus menggunakan BBM non-subsidi jenis dexlite.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Agam, Rahmad Lasmono, Rabu (14/1), memastikan aktivitas penanganan bencana kembali berjalan normal.
“Alat berat kembali bekerja. Saat ini sudah tidak ada kendala lagi. Kita pakai BBM jenis dexlite,” kata Rahmad.
Sebelumnya, penanganan bencana di Agam sempat tertatih setelah dispensasi penggunaan biosolar untuk alat berat dicabut seiring berakhirnya masa tanggap darurat dan masuknya fase transisi pemulihan sejak 6 Januari 2026.
Akibatnya, banyak alat berat terpaksa berhenti karena tidak bisa mengisi BBM bersubsidi.
Rahmad mengakui, penggunaan dexlite membuat biaya operasional melonjak. Namun, ia menegaskan tidak ada pilihan lain.
“Meski mahal, dexlite tetap harus dibeli. Penanganan bencana tidak boleh berhenti karena menyangkut keselamatan masyarakat dan pemulihan kehidupan warga,” tegasnya.
Saat ini, sebanyak 49 unit alat berat jenis ekskavator beroperasi di berbagai titik terdampak bencana.
Alat-alat tersebut berasal dari Pemkab Agam, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, TNI, BUMN, serta bantuan masyarakat, dan tersebar di Kecamatan Palembayan, Palupuh, Malalak dan Tanjungraya.
Namun, jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan ideal. Berdasarkan perhitungan teknis Pemkab Agam, penanganan material banjir bandang, longsor dan normalisasi sungai membutuhkan sedikitnya 63 unit ekskavator di empat kecamatan terdampak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Agam, Ofrizon, menyebut kekurangan alat berat masih menjadi tantangan di lapangan.
Idealnya kata dia, Kecamatan Palembayan membutuhkan 16 unit ekskavator, Palupuh dua unit, Malalak 17 unit dan Tanjungraya 28 unit.
Namun, ketersediaan di lapangan masih terbatas. Di Palembayan baru tersedia 14 unit, Palupuh satu unit, dan Tanjung Raya 18 unit.
Hanya Kecamatan Malalak yang saat ini memiliki jumlah alat berat sesuai kebutuhan.
Kondisi ini membuat proses pembersihan material longsor, pembukaan akses jalan, pembersihan rumah warga hingga normalisasi sungai belum bisa berjalan maksimal di sejumlah titik.
“Kekurangan alat berat membuat proses pembersihan material, normalisasi sungai, hingga pembukaan akses jalan belum bisa maksimal,” ujarnya.
Meski demikian, BPBD Agam memastikan seluruh alat berat yang tersedia kini bekerja penuh di lapangan.
Selain itu, Pemkab Agam juga berencana meminta dukungan tambahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk menjamin kelancaran penanganan bencana selama masa transisi pemulihan.
“Kami akan terus berupaya agar penanganan bencana berjalan optimal sampai tuntas,” pungkas Rahmad. (ptr)
Editor : Novitri Selvia