Dari sejumlah usulan yang mengemuka, pembangunan jalan lingkar (ring road) Sungaijariang–Siguhung sepanjang 30 kilometer dengan estimasi anggaran sekitar Rp 20 miliar menjadi prioritas utama.
Kesepakatan itu dituangkan dalam Berita Acara Hasil Musrenbang yang digelar di aula Kantor Camat Lubukbasung, Kamis (12/2). Forum ini dihadiri anggota DPRD Agam, Joni Putra Dt Bintaro Hitam, Epi Suardi, dan Syahrial, bersama wali nagari se-Kecamatan Lubukbasung serta para pemangku kepentingan.
Baca Juga: Dua Jet Tempur Mendarat di Tol Trans Sumatera, Infrastruktur Disiapkan untuk Pertahanan Darurat
Camat Lubukbasung Ricky Eka Putra, menegaskan seluruh usulan yang disepakati merupakan hasil penjaringan aspirasi berjenjang dari jorong hingga nagari.
”Musrenbang ini bukan sekadar formalitas. Prioritas yang disepakati benar-benar lahir dari kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar Ricky.
Pembangunan ring road Sungaijariang–Siguhung dalam dokumen kesepakatan Musrenbang diproyeksikan dapat meringankan beban transportasi hasil pertanian dan membuka akses wilayah yang selama ini relatif terisolasi. Sekitar 3.000 kepala keluarga disebut akan merasakan langsung manfaatnya.
Selain ring road, Musrenbang juga menyepakati sederet proyek infrastruktur lain, seperti rehabilitasi Pasar Balaiselasa senilai sekitar Rp 5 miliar, pengaspalan sejumlah ruas jalan penghubung antarjorong dan nagari dengan nilai belasan miliar rupiah, hingga pembangunan dua jembatan strategis di Jorong Padangmardani dan akses Sangkir–Garagahan.
Menurut Ricky, dominasi usulan infrastruktur mencerminkan kebutuhan mendesak Lubukbasung sebagai pusat pemerintahan kabupaten. ”Sebagai ibu kota kabupaten, Lubukbasung membutuhkan akses yang layak. Jalan dan jembatan bukan hanya soal konektivitas, tapi penopang utama ekonomi masyarakat,” katanya.
Di sisi lain, DPRD Agam menekankan pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan penataan sosial dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Anggota DPRD Agam dari Fraksi Golkar, Joni Putra, menilai Lubukbasung sebagai ibu kota kabupaten masih membutuhkan pembenahan menyeluruh agar memiliki wajah kota yang representatif.
”Musrenbang RKPD 2027 ini menekankan prioritas penataan Lubukbasung, baik secara fisik maupun sumber daya manusia. Ketertiban umum, kebersihan, dan kondisi sosial masyarakat juga harus menjadi perhatian,” ujar Joni.
Ia mengingatkan, pembangunan jalan dan pasar tidak akan berdampak maksimal jika tidak diiringi dengan perbaikan tata kelola kota dan perilaku masyarakat. ”Lubukbasung adalah etalase Kabupaten Agam. Wajah ibu kota harus setara dengan kota-kota lain di Sumatera Barat,” tegasnya.
Joni menambahkan, DPRD siap mengawal agar hasil Musrenbang tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar terakomodasi dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Menurutnya, sinergi eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar pembangunan ibu kota kabupaten berjalan terarah dan berkelanjutan.
Sementara itu, Ricky menegaskan usulan yang belum terakomodasi di tingkat kecamatan akan diperjuangkan melalui forum OPD, sedangkan kewenangan provinsi dan pusat akan diteruskan sesuai mekanisme.
”Hasil Musrenbang ini menjadi fondasi penyusunan RKPD 2027. Kami berharap dukungan semua pihak agar pembangunan Lubukbasung bisa direalisasikan secara bertahap dan terukur,” tutupnya. (*)
Editor : Eri Mardinal