PADEK.JAWAPOS.COM — Pemulihan infrastruktur pascabencana di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, memasuki tahap pengerjaan fisik pada lima jembatan prioritas. Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memulihkan konektivitas antarnagari, akses menuju fasilitas publik, serta distribusi hasil pertanian dan aktivitas ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Agam, Ofrizon, mengatakan sebanyak 17 jembatan telah menyelesaikan proses tender. Dari jumlah tersebut, lima jembatan prioritas telah memasuki tahap pengerjaan fisik di lapangan.
“Pembangunan dan pemulihan infrastruktur jembatan menjadi perhatian utama Pemerintah Kabupaten Agam dalam mempercepat pemulihan akses transportasi, memperkuat konektivitas antarwilayah, serta membangkitkan kembali aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat pascabencana,” kata Ofrizon, Selasa (13/10/2026).
Kelima jembatan tersebut tersebar di sejumlah kecamatan, yakni Jembatan Bukik Batabuah di Kecamatan Canduang, Jembatan Pandan Banyak di Kecamatan Tilatang Kamang, Jembatan MTSN Balingka di Kecamatan IV Koto, Jembatan Tigo Kampuang di Kecamatan Canduang, dan Jembatan Sungai Asam di Kecamatan Tanjung Raya.
Jembatan Bukik Batabuah menjadi salah satu pekerjaan dengan nilai kontrak terbesar, yakni Rp3.537.044.588. Pembangunannya didanai melalui Dana Transfer ke Daerah (TKD) Tambahan untuk penanganan bencana dan dilaksanakan oleh CV Midya Karya dengan pengawasan teknis CV Bina Citra Consultant.
Hingga pertengahan Oktober 2026, progres pembangunan Jembatan Bukik Batabuah mencapai sekitar 55 persen. Proyek yang dimulai pada 5 Agustus 2026 itu ditargetkan selesai pada 13 Desember 2026.
Jembatan Pandan Banyak di Jorong Induriang, Kecamatan Tilatang Kamang, memiliki nilai kontrak Rp1.753.726.064. Pekerjaan tersebut dilaksanakan CV Odink Pratama dengan pengawasan CV Bina Citra Consultant dan masa pelaksanaan 150 hari kalender.
Sementara itu, Jembatan MTSN Balingka di Kecamatan IV Koto memiliki nilai kontrak Rp1.193.305.103 yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi. Proyek yang dikerjakan CV Lisa Sanjaya tersebut memiliki masa pelaksanaan 142 hari kalender sejak 17 Juli 2026 dan ditargetkan selesai pada 5 Desember 2026.
Jembatan Tigo Kampuang di Nagari Canduang Koto Laweh, Kecamatan Canduang, dibangun dengan nilai kontrak Rp599.081.630 melalui dana TKD tambahan. Pekerjaan dilaksanakan CV Nifnaf Konstruksi Persada dengan pengawasan PT Handasa Engineering Consultant selama 120 hari kalender.
Adapun pembangunan kembali Jembatan Sungai Asam di Kecamatan Tanjung Raya juga masuk dalam paket pemulihan infrastruktur yang dijadwalkan memasuki pengerjaan konstruksi secara intensif sejak Agustus 2026.
Ofrizon menegaskan bahwa fungsi jembatan tidak terbatas sebagai penghubung fisik. Infrastruktur tersebut turut menentukan kelancaran akses masyarakat menuju sekolah, fasilitas kesehatan, pusat perdagangan, kawasan pertanian, serta jalur transportasi antarkecamatan.
Karena itu, pemerintah daerah melakukan pemantauan dan pengawasan pekerjaan agar konstruksi sesuai perencanaan teknis, diselesaikan tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
Pembangunan Jembatan Bukik Batabuah memperlihatkan bagaimana pemulihan infrastruktur juga diarahkan pada peningkatan ketahanan terhadap bencana. Jembatan lama hancur diterjang banjir bandang dan lahar dingin Gunung Marapi pada 11 Mei 2024. Konstruksi baru dirancang tanpa pilar tengah, dengan alur sungai diperlebar dari sekitar sembilan meter menjadi 20 meter.
Desain tersebut ditujukan untuk mengurangi risiko penumpukan kayu dan batu pada penyangga jembatan saat debit air meningkat. Struktur baru juga memiliki ruang bebas vertikal enam meter dari dasar sungai ke lantai jembatan dan lebar total delapan meter.
Pemulihan akses ini penting bagi masyarakat Bukik Batabuah dan nagari sekitarnya. Jembatan tersebut menghubungkan lima nagari, sekaligus menjadi jalur alternatif perjalanan Sumatera Barat–Riau. Sebelum akses langsung kembali dibangun, warga harus memutar melalui Baso sejauh sekitar tiga kilometer dengan tambahan waktu perjalanan sekitar 20 menit.
Petani dan pelaku usaha lokal menjadi kelompok yang diharapkan merasakan manfaat langsung dari pulihnya konektivitas. Akses yang lebih baik dapat mempermudah distribusi komoditas pertanian, menekan biaya perjalanan, dan mendukung perputaran ekonomi masyarakat.
Program pembangunan lima jembatan tersebut menjadi bagian dari tahapan pemulihan pascabencana melalui kerja pemerintah pusat dan daerah. Dukungan pembiayaan, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasan teknis menjadi faktor penting agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya memulihkan akses, tetapi juga lebih siap menghadapi risiko bencana di masa mendatang. (Tim Media Satgas PRR)
Editor : Tandri Eka Putra