PADEK.JAWAPOS.COM— Rendahnya serapan anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Agam belum mendapat penjelasan terbuka dari pimpinan DPRD terkait langkah pengawasannya. Padahal, hingga 24 Oktober 2026, realisasi keuangan dinas tersebut baru mencapai 22,72 persen dari pagu sekitar Rp121 miliar, meskipun progres fisik pekerjaan sudah tercatat 61,50 persen.
Persoalan ini menjadi bagian dari konfirmasi Padek.Jawapos.com kepada Ketua DPRD Agam, Ilham, Senin (2/11/2026). Selain menanyakan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek PUTR, konfirmasi juga mencakup tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan tahun 2025.
Namun, hingga berita ini disusun, Ilham belum memberikan tanggapan atas pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp.
Pengawasan proyek PUTR membutuhkan penjelasan
Perbedaan antara realisasi keuangan dan progres fisik proyek PUTR menjadi salah satu persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Data Dinas PUTR menunjukkan realisasi keuangan sebesar 22,72 persen, sedangkan progres fisik mencapai 61,50 persen per 24 Oktober 2026. Kedua indikator tersebut memiliki ukuran berbeda sehingga selisihnya tidak serta-merta menunjukkan penyimpangan.
Meski demikian, perkembangan pelaksanaan proyek perlu dipantau, terutama untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan target penyelesaian.
Dalam konfirmasi tersebut, Padek.Jawapos.com meminta penjelasan Ketua DPRD mengenai evaluasi yang telah dilakukan terhadap kinerja PUTR. Termasuk apakah DPRD sudah meminta keterangan pemerintah daerah mengenai rendahnya realisasi keuangan dan langkah percepatan penyelesaian kegiatan.
Pertanyaan itu juga berkaitan dengan fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD. Sebab, keterlambatan pelaksanaan atau penumpukan pekerjaan menjelang akhir tahun anggaran dapat memengaruhi kualitas penyelesaian proyek apabila tidak diantisipasi.
Tindak lanjut rekomendasi BPK juga dipertanyakan
Selain pengawasan proyek tahun anggaran 2026, tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Tahun 2025 menjadi persoalan lain yang membutuhkan keterbukaan informasi.
Padek.Jawapos.com meminta penjelasan mengenai pembahasan LHP di DPRD, jenis temuan yang menjadi perhatian, serta perkembangan penyelesaian rekomendasi BPK oleh pemerintah daerah.
Informasi mengenai jumlah rekomendasi yang sudah ditindaklanjuti dan yang masih dalam proses juga penting untuk diketahui publik.
Sebelumnya, Ketua DPRD Agam Ilham menerima LHP BPK atas pemeriksaan belanja barang dan jasa serta belanja modal tahun anggaran 2025 pada Februari 2026. Dalam pemberitaan kegiatan tersebut, DPRD menyatakan hasil pemeriksaan BPK menjadi bahan strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap belanja daerah.
DPRD juga menyampaikan komitmen mengawal pengelolaan anggaran agar sesuai ketentuan. Karena itu, perkembangan tindak lanjut rekomendasi BPK menjadi salah satu aspek yang perlu dijelaskan kepada masyarakat.
Publik menunggu penjelasan DPRD
Pengawasan terhadap proyek pembangunan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK merupakan bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Masyarakat perlu memperoleh informasi mengenai langkah yang dilakukan DPRD untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana serta rekomendasi pemeriksaan diselesaikan oleh perangkat daerah terkait.
Padek.Jawapos.com tetap membuka ruang bagi Ketua DPRD Agam, Ilham, untuk memberikan penjelasan melalui jawaban tertulis maupun wawancara langsung.
Hingga berita ini diturunkan, tanggapan Ilham mengenai langkah pengawasan terhadap realisasi proyek PUTR dan tindak lanjut LHP BPK Tahun 2025 masih ditunggu.(*)
Editor : Hendra Efison