Kerja sama itu dituangkan dalam tiga perjanjian yang ditindaklanjuti organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing antara Dinas Tanaman Pangan Perkebunan dan Hortikultura Sumbar dengan Dinas Pangan Perkebungan dan Hortikultura Riau terkait Pengelolaan Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura dua daerah.
Kemudian, kerja sama Dinas Pangan Sumbar dengan Dinas Pangan Perkebunan dan Hortikultura Riau terkait distribusi, serta ketersediaan pangan.
Dan kerja sama antara Satpol PP dua daerah terkait penegakan perda, serta peraturan kepala daerah untuk menjaga ketertiban umum di daerah perbatasan.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah mengatakan, kerja sama yang dijalin adalah bentuk keseriusan untuk pengoptimalisasi pengelolaan potensi daerah untuk mendukung pembagunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah telah memberikan kewenangan luas bagi daerah untuk menggali potensi dan sumber pendapatan untuk mendukung implementasi urusan pemerintahan secara optimal.
Namun, penyerahan sebagian kewenangan itu masih dibayangi persoalan kualitas dan kuantitas sumber daya di daerah baik dari segi SDM aparatur maupun anggaran.
Karena itu, daerah harus bisa berpikir kreatif dan inovatif untuk mencarikan solusi. Salah satu, strategi adalah dengan mengembangkan pola partisipasi, kerja sama dan kemitraan.
Urgensi penyelenggaraan kerja sama antara daerah berbatasan juga didorong dinamika masyarakat yang semakin tinggi yang tidak hanya terbatas dalam daerah, tetapi telah merambah lintas provinsi.
“Kerja sama adalah keniscayaan dalam manajemen pemerintahan di masa mendatang, karena setiap daerah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing,” ujarnya.
Hal itulah yang menjadi titik tolak kerja sama sebagai solusi efektif dalam menyelesaikan persoalan itu dalam mendukung perkembangan perekonomian dua daerah.
Dengan demikian, masing-masing daerah bisa melengkapi kekurangan daerah dengan memanfaatkan kelebihan daerah berdekatan. “Ke depan, diharapkan kerja sama ini bisa ditingkatkan lagi di berbagai bidang lainnya,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Riau Syamsuar mengatakan daerah itu memiliki potensi migas kehutanan dan perkebunan seperti karet, kelapa, jagung dan industri hasil kehutanan.
Sesuai RPJMD Riau 2021-2026 ada sejumlah prioritas yang dilakukan di antaranya, meningkatkan program SDM, infrastruktur, industri, perekonomian dan pariwisata.
“Kita percaya ke depan kerja sama akan terus bisa berada dalam konteks ini. Apalagi, kita akan dihubungkan oleh jalan tol nantinya sehingga akses menjadi lebih baik,” ujarnya.
Ia berharap, kerja sama tersebut bisa membawa kemajuan bagi masyarakat dua daerah dan percepatan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, ia juga mendorong pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, Pasaman yang berdekatan dengan salah satu Kabupaten di Riau yaitu Rokan Hulu.
“Kami juga akan ikut mendorong agar pelabuhan itu bisa dimanfaatkan 2024, sehingga masyarakat Rokan Hulu juga bisa mendapatkan manfaat,” ujarnya.
Penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama antara pemerintah Provinsi Riau dan Sumbar digelar di Gedung Daerah Balai Serindit, di Kediaman Gubernur Riau, Jumat (12/11).
Turut hadir pada acara itu, wakil Gubernur Riau dan jajaran OPD lingkup pemerintah Riau, serta jajaran OPD pemerintah provinsi Sumbar. (adp) Editor : Novitri Selvia