Seorang praktisi keamanan data berkebangsaan Indonesia yang tinggal di Belanda mengatakan bisnis semacam itu memang cukup menggiurkan. Bahkan, di kalangan para praktisi, fenomena itu kerap disebut new oil.
“Karena konsumennya banyak,” kata praktisi yang akrab disapa Aip tersebut kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (29/11).
Aip menjelaskan, ada tiga kategori besar pelaku bisnis jual beli data. Pertama, kategori private actor atau perorangan. Umumnya, kategori ini melancarkan aksinya untuk kepentingan pribadi klien.
“Motifnya biasanya untuk balas dendam,” tuturnya. Kategori kedua, lanjut Aip, adalah business actor. Pengguna (user) data hasil hacking didominasi oleh pihak-pihak tertentu yang terafiliasi dengan perusahaan.
Umumnya, data tersebut dipergunakan untuk mengetahui data perusahaan kompetitor. Juga biasa digunakan untuk memperlambat usaha saingan. “Ini seperti bisnis intelijen,” ungkap Aip.
Selanjutnya, kategori ketiga adalah state actor atau pemerintah. Berbeda dengan dua kategori sebelumnya, operasi pembobolan oleh aktor pemerintah lebih kompleks. Sebab, ada beragam kepentingan yang melatarbelakanginya.
Salah satunya perang dagang. “Contohnya ketika Ukraina melawan Rusia, di situ terlihat hanya dua state actor utama, tapi sebenarnya ada banyak state actor yang terlibat,” ungkapnya.
Sementara untuk kasus kebocoran data di Indonesia, Aip menyebut ada jejak digital yang bisa dianalisis. Misalnya, kasus Bjorka yang sempat bikin heboh beberapa waktu lalu, Aip menyebut lebih cenderung ke motif dagang.
“Tapi saya lihat motif terkini lebih ke politis, karena tiba-tiba bicara mengenai genoside dan kondisi politik di Indonesia,” terangnya.
Untuk kasus kebocoran data terbaru yang diduga berisikan data DPT milik KPU, Aip menyebut data yang dijual di BreachForums tersebut sahih. Dari data sampling yang bisa diunduh gratis di deep web tersebut, Aip melihat nama-nama yang tercantum sangat identik dengan data DPT WNI di Abu Dhabi. “Ini parah,” ungkapnya. (tyo/jpg)
Editor : Novitri Selvia