Tahun ini, Sumbar mendapat alokasi belanja modal dari pemerintah pusat Rp 1,9 triliun. Sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bendungan dan irigasi.
Anggaran belanja modal yang dikelola satker kementerian/lembaga ini harus selaras (sinkron) dengan program pemerintah daerah, sehingga tidak terjadi tumpang tindih program atau ada program yang dibutuhkan daerah namun tidak dilaksanakan oleh pusat dan daerah.
FGD dipimpin Kepala Kanwil DJPb Sumbar dan Kepala Biro Admininstrasi Pembangunan Setprov, serta dihadiri Kepala Satuan Kerja Lingkup Pemprov Sumbar dengan pagu belanja modal besar. Kegiatan ini juga salah satu bentuk koordinasi antara Kanwil DJPb Sumbar dengan Pemprov untuk mengawal pembangunan di Sumbar.
Kakanwil DJPb Sumbar, Syukriah HG menyampaikan tahun ini terdapat anggaran sebesar Rp 1,9 triliun diperuntukkan untuk belanja modal, di antaranya pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan kegiatan fisik lainnya.
Kegiatan ini FGD salah satu upaya Kanwil DJPb Sumbar dan Pemprov Sumbar untuk terus mengawal pelaksanaan APBN agar seluruh kegiatan yang dilakukan memiliki output yang optimal dan dapat dirasakan manfaatnya.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setprov, Ria Wijayanti menyampaikan sinergi antara pusat dan daerah sangat penting dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya, potensi sumber daya dan lokasi pembangunan berada di daerah sehingga keberhasilan pembangunan daerah akan menentukan keberhasilan pembangunan nasional.
“Termasuk, peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD harus didukung peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha. Lalu, percepatan pembangunan ditentukan oleh peningkatan kualitas belanja APBN dan APBD,” ujar dia.
Makanya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu bersama-sama melakukan peningkatan kualitas belanja dengan melakukan sinkronisasi dan sinergi program. Dalam FGD ini, seluruh satker menyampaikan progres pelaksanaan kegiatan khususnya realisasi belanja modal beserta kendala yang dihadapi.
Sehingga, menyebabkan terhambatnya pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran belanja pada satker masing-masing. Kanwil DJPb Sumbar juga berkomitmen dalam membantu satker untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Termasuk, koordinasi dengan pihak-pihak terkait guna penyelesaian kendala dan permasalahan yang ada.
Diharapkan lewat FGD ini, terdapat percepatan realisasi belanja APBN yang outputnya dapat segera dirasakan masyarakat. Kinerja pelaksanaan anggaran yang baik dan tercapainya capaian output yang maksimal, wujud kehadiran aktif APBN di tengah-tengah masyarakat. (r)
Editor : Novitri Selvia