Pada tahap awal, tujuh BUMN dengan aset jumbo akan berada di bawah naungan Danantara, yaitu:
- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - Rp 2.174 triliun
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) - Rp 1.965 triliun
- PT PLN (Persero) - Rp 1.671 triliun
- PT Pertamina (Persero) - Rp 1.412 triliun
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) - Rp 1.087 triliun
- PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk - Rp 318 triliun
- PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID - Rp 259 triliun
Berdasarkan Undang-Undang (UU) BUMN yang disahkan pada sidang paripurna Selasa (4/2), modal awal Danantara ditetapkan paling sedikit sebesar Rp1.000 triliun. Modal ini bersumber dari penyertaan modal negara yang dapat berupa dana tunai, barang milik negara, dan saham milik negara.
Meniru Model Temasek Singapura
Presiden Prabowo Subianto dalam World Government Summit 2025 menyatakan bahwa Danantara diproyeksikan memiliki dana kelolaan mencapai USD 900 miliar atau sekitar Rp14.715 triliun.
Model Danantara disebut mengacu pada Temasek Holdings milik Singapura, yang awalnya hanya mengelola SGD 354 juta dan kini berkembang menjadi SGD 389 miliar.
Dalam UU BUMN, Danantara memiliki kewenangan melakukan investasi baik langsung maupun tidak langsung, serta berkolaborasi dengan holding investasi, holding operasional, dan pihak ketiga.
Hasil investasi tersebut nantinya akan digunakan untuk proyek-proyek berkelanjutan, termasuk energi terbarukan, manufaktur maju, dan produksi pangan. Targetnya, Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.
Dampak Ekonomi dan Tantangan
Menurut analis pasar modal, Hans Kwee, kehadiran Danantara dapat menjadi terobosan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan aset besar, ada peluang untuk menjadikan saham BUMN sebagai jaminan pinjaman guna memperoleh dana investasi baru.
Namun, ia menekankan bahwa BUMN yang fokus pada tugas negara tanpa orientasi profit sebaiknya tidak berada di bawah Danantara. Sebab, sebagai superholding, Danantara harus berorientasi pada profit agar menarik minat investor asing.
“Kalau investor melihat perusahaan ini lebih banyak mengerjakan proyek penugasan tanpa profit, mereka bisa enggan berinvestasi,” ujarnya. Meski begitu, keberadaan PLN dalam Danantara menjadi catatan tersendiri mengingat masih menerima subsidi negara untuk tarif listrik.
Dengan model investasi yang lebih agresif, Danantara diharapkan mampu membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan aset BUMN dan mendorong laju perekonomian nasional ke tingkat yang lebih tinggi. (jpg)
Editor : Hendra Efison