Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan ekonomi, plus dukungan kuat pemerintah daerah, menjadi faktor kunci. Konsep restoran dan pariwisata halal di Sumbar, contohnya. Banyaknya rumah makan mengantongi sertifikasi halal, menarik minat wisatawan muslim baik domestik maupun internasional. Kondisi ini ditopang Perda Pariwisata Halal di beberapa kabupaten/kota, memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor ini.
”Perda tersebut memastikan bahwa destinasi wisata ramah terhadap wisatawan muslim, menyediakan fasilitas ibadah yang memadai, dan menawarkan produk-produk halal,” ujar Guru Besar Perbankan dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomi Bisnis Islam (FEBI) UIN Imam Bonjol Padang, Prof Rozalinda. Konsep bagi hasil yang dibayarkan sebelum keringat kering di badan sesuai harga pasar yang dianut di Sumbar, selaras dengan prinsip syariah.
Dari sisi makro ekonomi, geliat ekonomi syariah di Sumbar sangat terasa. Tingginya animo masyarakat terhadap transaksi keuangan syariah, baik via bank maupun lembaga keuangan non-bank seperti pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT), dan unit usaha syariah dari organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah, menunjukkan kepercayaan dan penerimaan tinggi terhadap sistem ini. ”Bahkan penginapan dengan fasilitas ibadah memadai, juga semakin banyak tersedia guna memenuhi kebutuhan wisatawan muslim,” jelas dia.
Cuma saja, tambah dia, perkembangan ekonomi syariah di Sumbar di hadapkan pada beberapa tantangan. Pertama, rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Edukasi dan sosialisasi perlu dilakukan meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah.
Kedua, arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital menuntut semua elemen untuk siap beradaptasi. Digitalisasi sektor keuangan syariah kunci meningkatkan daya saing dan jangkauan layanan. ”Perlu perluasan akses untuk mendorong pertumbuhan ekonomi syariah dengan tetap memperhatikan edukasi literasi dan digitalisasi pada keuangan syariah,” ujar dia.
Pakar Ekonomi Syariah asal UNP Prof Yasri Hasyim, juga tak menafikannya. Meskipun kesadaran terhadap nilai-nilai syariah tinggi di Sumbar, namun pemahaman masyarakat soal produk dan mekanisme bank syariah masih sangat terbatas. Evaluasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengkonfirmasi hal ini. ”Tingkat kesadaran akan syariah di Sumbar memang tinggi, banyak tokoh agama yang mendukung, tetapi literasi keuangan syariahnya masih kurang,” jelas dia.
Menurut dia, kesenjangan antara kesadaran dan literasi ini menjadi hambatan utama dalam pengembangan ekonomi syariah di daerah tersebut. Mengatasi persoalan ini,perli dimassifkan edukasi kepada nasabah lewat petugas front office bank syariah, riset perguruan tinggi pengembangan produk sesuai kebutuhan masyarakat.
”Serta, kerja sama erat antara lembaga keuangan syariah, akademisi, dan tokoh agama sangat penting,” jelas dia. (*)
Editor : Eri Mardinal