Wakil Ketua Umum Bidang Analisis Kebijakan Makro-Mikro Ekonomi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aviliani menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran dan pengalihan belanja pemerintah terhadap macetnya perekonomian di sejumlah daerah.
Kebijakan itu perlu dievaluasi lantaran ketergantungan daerah terhadap APBD masih tinggi. Khususnya bagi wilayah-wilayah yang tidak memiliki basis pertambangan kuat. Faktanya, berkurangnya belanja pemerintah sejumlah daerah membuat perlambatan pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.
”Ekonomi daerah sebagian besar sangat terpengaruh dari APBD, sehingga kita melihat yang tumbuhnya tinggi adalah (daerah) di luar Jawa yang sangat tergantung pada pertambangan. Tapi justru daerah-daerah yang bergantung pada APBD itu mengalami penurunan pertumbuhan (ekonomi),” ungkap Aviliani di Jakarta akhir pekan lalu (14/6).
Dia menilai, belum ada fokus belanja pemerintah yang jelas dalam pengalihan anggaran tersebut. Minimnya kejelasan alokasi berdampak langsung pada pelaku usaha di daerah yang kesulitan merasakan multiplier effect dari stimulus fiskal. Hambatan regulasi juga menjadi faktor lain yang menekan efektivitas kebijakan.
Meski sejumlah regulasi telah dibahas, implementasinya masih lambat. Akibatnya, justru menyulitkan pengusaha mengambil keputusan bisnis secara cepat.
”Yang sebenarnya sudah dibicarakan tapi (regulasi) belum dikeluarkan sehingga juga mengganggu waktu pengusaha untuk mengambil keputusan. Jadi regulasi juga menjadi satu hal yang penting,” beber ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) itu.
Aviliani mendorong percepatan pembentukan satuan tugas (satgas) yang mampu menjadi jembatan antara pelaku usaha dan pemerintah. Terutama, dalam menyelesaikan persoalan-persoalan teknis di lapangan. Saat ini, satgas di Kadin berfungsi untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan.
”Nah, ini sebenarnya ide bagus membentuk Satgas di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan juga kita di Kadin membentuk hal tersebut. Jadi, kita berharap ini bisa jalan ke depan agar dunia usaha tetap bisa menjalankan usahanya. Tidak hanya jangka pendek tapi juga jangka menengah panjang,” katanya.
Dia berharap evaluasi kebijakan efisiensi dan perbaikan tata kelola belanja pemerintah dapat dilakukan dengan mempertimbangkan realitas ekonomi daerah.
Dengan demikian, potensi sektor-sektor unggulan di daerah bisa lebih dioptimalkan. Sehingga dunia usaha memiliki kepastian dalam jangka pendek, menengah, hingga panjang. (*)
Editor : Eri Mardinal