”Defisit kita Rp 21 triliun masih jauh di bawah keseluruhan defisit sesuai Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025, yaitu Rp 616,2 triliun,” ujarnya dalam paparan APBN KiTa Juni 2025 di Jakarta kemarin (17/6).
Pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun atau 33,1 persen dari target tahun ini. Dari jumlah tersebut, penerimaan pajak terkumpul Rp 683,3 triliun atau 31,2 persen dari target 2025. Penerimaan bea dan cukai Rp 122,9 triliun, 40,7 persen dari sasaran tahun ini. Sedangkan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 188,7 triliun, masih 36,7 persen dari harapan.
”Kalau kita lihat realisasi dari April ke Mei, pendapatan negara meningkat dari Rp 810,3 triliun menjadi Rp 995,3 triliun. Artinya, hampir Rp 185,7 triliun terkumpul hanya dalam bulan Mei saja,” terang perempuan yang akrab disapa Ani itu.
Sementara itu, belanja negara tercatat sebesar Rp 1.016,3 triliun atau 28,1 persen dari pagu anggaran Rp 3.621,3 triliun. Belanja pemerintah relatif moderat. Disebabkan oleh kebijakan prioritas anggaran yang menyebabkan keterlambatan penyaluran dana. Belanja pemerintah pusat menyusut 15,8 persen year on year (YoY).
Ani menegaskan, defisit APBN tetap diarahkan untuk fungsi counter-cyclical guna meredam dampak pelemahan ekonomi. ”Agar pelemahan ekonomi tidak berdampak signifikan, terutama terhadap masyarakat,” tuturnya.
Terpisah, Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menilai, asumsi makroekonomi masih menghadapi tekanan. Seiring dengan capaian lifting minyak dan gas yang terus berada di bawah target pemerintah.
”Berdasarkan indikator saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan berada di bawah target pemerintah sebesar 5,2 persen pada tahun 2025,” kata Asmo.
Kinerja penerimaan pajak masih lemah. Dipengaruhi oleh menurunnya permintaan konsumen dan penurunan penerimaan dari sektor minyak dan gas. Realisasi pendapatan negara lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir sebesar 49,1 persen. (*)
Editor : Eri Mardinal