Penghargaan diterima langsung oleh Pemimpin Bank Nagari Jakarta, Yosviandri.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memperkuat perekonomian nasional melalui kontribusi nyata di tingkat daerah.
Direktur Utama Bank Nagari, Gusti Candra, pada Kamis (31/7), menyampaikan apresiasi kepada Warta Ekonomi atas penyelenggaraan penghargaan tersebut.
Ia juga menegaskan komitmen Bank Nagari untuk terus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Barat.
Warta Ekonomi menyelenggarakan ajang bertajuk Indonesia Best BUMD Awards 2025: Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts.
Acara ini mengingatkan pentingnya penguatan peran BUMD di tengah tantangan global, termasuk tekanan ekonomi dan geopolitik yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.
CEO & Chief Editor Warta Ekonomi, Muhamad Ihsan menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat kontribusinya di level lokal.
Meskipun tantangan global semakin kompleks, BUMD tetap memiliki peran strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Melalui riset internal, Warta Ekonomi mengevaluasi 1.091 BUMD aktif di Indonesia. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73 BUMD terpilih berdasarkan kriteria aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta penerapan inovasi, digitalisasi, dan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance). Proses penilaian juga mencakup pemantauan media dan persepsi publik.
Hasil riset menunjukkan 94,5% BUMD telah mengadopsi inovasi dan digitalisasi, serta 90,4% menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan.
Ihsan menegaskan pentingnya peningkatan transparansi, klasifikasi kinerja, dan perlindungan dari kriminalisasi risiko bisnis yang sah.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian yang hadir dalam acara tersebut menekankan bahwa pengelolaan BUMD harus profesional.
Menurut Tito, masih banyak BUMD yang belum optimal akibat salah kelola, nepotisme, dan pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai dengan potensi daerah.
“BUMD seharusnya menjadi motor peningkatan PAD, membuka lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun jika pengelolaannya tidak profesional, justru akan menjadi beban daerah,” ujar Tito.
Ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Dalam Negeri tengah menyusun Rancangan Undang-Undang BUMD serta membentuk Direktorat Jenderal Pembinaan BUMD untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan.
Tito juga menyampaikan pentingnya meritokrasi dan pertimbangan bisnis dalam pemilihan pengelola BUMD. “Jika semua daerah memiliki BUMD yang sehat, maka ketahanan ekonomi nasional akan semakin kuat,” tegasnya. (*)
Editor : Heri Sugiarto