Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan, pembelian SBN itu merupakan sinergi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). ”Kami telah membeli SBN sebesar Rp 200 triliun. Data itu terbaru kemarin (1/9) termasuk untuk debt switching,” ujar Perry pada rapat bersama dengan DPD secara virtual Selasa (2/9).
Sebagian dana yang dihimpun dari pembelian SBN, lanjut Perry, untuk pendanaan program-program ekonomi kerakyatan dalam Asta Cita. Seperti perumahan rakyat hingga Koperasi Desa Merah Putih. Surat utang yang diterbitkan pemerintah itu menjadi salah satu instrumen pembiayaan dari APBN.
Mekanisme sinergi dengan pemerintah itu adalah burden sharing atau pembagian beban bunga. Burden sharing telah dimulai antara BI dan pemerintah sejak 2020 ketika dunia dilanda pandemi Covid-19.
Total nilai pembelian surat utang pemerintah oleh BI itu meningkat dari data per 19 Agustus 2025 lalu. Pada saat itu, pemerintah sudah memborong SBN dengan nilai Rp 186,06 triliun. Rinciannya, pembelian dari pasar sekunder sebesar Rp 137,8 triliun, dan pasar primer dalam bentuk surat perbendaharaan negara (SPN) termasuk syariah Rp 48,26 triliun.
Selain pembelian SBN maupun kebijakan suku bunga, bank sentral turut menempuh kebijakan mengguyur insentif likuiditas makroprudensial kepada perbankan. Tujuannya agar bisa mendorong penyaluran kredit.
”Kami telah menambah insentif sebesar Rp384 triliun untuk ke sektor-sektor seperti investasi pertanian, perumahan, UMKM, dan ekonomi inklusif,” imbuhnya. (*)
Editor : Eri Mardinal