Forum ini melibatkan akademisi, kementerian/lembaga, regulator, pengelola dana umat, dan pelaku industri halal guna menyusun langkah konkret penguatan sektor riil, keuangan syariah, serta tata kelola dana sosial.
Kegiatan diinisiasi CSED INDEF bekerja sama dengan Universitas Paramadina, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Universitas Tazkia, Universitas Darussalam Gontor, dan Universitas Trisakti. Lokasi kegiatan berada di Jakarta Selatan.
Sejumlah pejabat hadir, termasuk Wakil Presiden RI ke-13 Ma'ruf Amin sebagai Ketua Penasihat CSED INDEF.
Ia menegaskan ekonomi syariah berfungsi sebagai sistem nilai yang menekankan keadilan distribusi dan perlindungan hak milik.
“Ekonomi syariah hadir bukan hanya untuk menciptakan pertumbuhan atau profit, tetapi juga menghadirkan keberkahan,” ujarnya dalam pidato kunci.
Ia menyebut tantangan utama terletak pada kesadaran kolektif, bukan sekadar regulasi. Indonesia dinilai memiliki modal populasi Muslim besar, filantropi zakat dan wakaf, serta industri halal yang terus berkembang.
Baca Juga: Puncak BOM Run 9 Agustus 2026, Basinergi dengan HUT Kota dan Visi Padang Juara
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan peran koperasi desa dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.
Pemerintah mencatat pembentukan 83.000 Koperasi Desa Merah Putih untuk memperluas akses modal, distribusi, dan pemasaran UMKM.
Ia menjelaskan koperasi berfungsi sebagai pusat produksi dan distribusi, bukan hanya simpan pinjam.
Model ini diharapkan memperkuat ekosistem usaha desa sekaligus menekan praktik pembiayaan ilegal.
Baca Juga: Samsat Manjalang Babuko Dibuka di Imam Bonjol, Bayar Pajak Kini Sambil Beli Pabukoan
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, menyampaikan transformasi ekonomi syariah harus berlangsung bertahap.
Ia menekankan prinsip bebas riba, transaksi riil, dan layanan kompetitif sebagai faktor kunci kepercayaan publik.
Dari sektor industri, Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian, Emmy Suryandari, menyebut pemerintah membangun kawasan industri halal dengan infrastruktur dan sertifikasi terintegrasi.
Langkah ini menargetkan penguatan pasar domestik sekaligus ekspor.
Pengelolaan dana sosial umat juga menjadi agenda pembahasan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan profesionalisme tata kelola zakat, wakaf, dan sedekah untuk mendukung pemberdayaan ekonomi.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji, Fadlul Imansyah, menyebut dana kelolaan haji sekitar Rp180 triliun dioptimalkan melalui investasi produktif.
“Kami mencari cara agar pengelolaan keuangan haji lebih optimal, transparan, dan memberikan manfaat besar bagi umat,” katanya.
Sebagai pembanding, kontribusi industri halal nasional pada tahun sebelumnya masih didominasi sektor makanan.
Forum ini mendorong diversifikasi ke manufaktur, jasa, dan pembiayaan agar dampak ekonomi lebih luas.
Dengan mempertemukan regulator, kampus, dan pelaku usaha, Sarasehan Ekonomi Syariah Jakarta diarahkan menjadi ruang sinkronisasi kebijakan dan implementasi. Hasil rekomendasi akan disampaikan sebagai masukan kebijakan nasional.(*)
Editor : Hendra Efison