PADEK.JAWAPOS.COM – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan denda administratif total Rp2,1 triliun kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran pasar modal terkait perdagangan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk (DSSA) serta penjatahan saham PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN).
Dalam siaran pers tertanggal 16 Oktober 2026, OJK mengungkap dua pola pelanggaran, yakni manipulasi perdagangan saham DSSA dan tindakan menyesatkan dalam pemesanan saham BREN serta CUAN melalui pengaburan identitas pemesan.
Denda terbesar terkait transaksi DSSA mencapai Rp1,5 triliun. Sementara itu, denda terkait penjatahan saham BREN sebesar Rp500 miliar dan CUAN Rp100 miliar.
OJK Temukan Manipulasi Perdagangan DSSA
OJK memeriksa perdagangan saham DSSA selama periode 2024–2026 dengan dugaan pelanggaran Pasal 91 dan Pasal 92 UUPM/UUPPSK.
Dalam pemeriksaan tersebut, OJK menyatakan menemukan tindak pidana manipulasi pasar yang dilakukan nasabah perorangan dan institusi melalui beberapa anggota bursa.
“Tindakan manipulasi pasar dimaksud dilakukan secara terencana dan terstruktur yang menyebabkan harga saham DSSA mengalami peningkatan yang cukup signifikan,” ungkap Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi.
Untuk menelusuri transaksi tersebut, OJK meminta data dan dokumen dari anggota bursa terkait serta memeriksa aliran dana pihak-pihak yang terlibat. OJK juga memanggil sedikitnya 12 direksi perusahaan efek, 15 pihak perorangan, dan 11 badan hukum asing.
Dalam pemeriksaan yang sama, OJK menemukan bukti pelanggaran oleh direksi perusahaan efek. Otoritas kemudian menindaklanjutinya dengan membekukan izin orang perseorangan dari direksi perusahaan efek yang bersangkutan.
Pemesanan Saham BREN–CUAN Dinilai Menyesatkan
Pemeriksaan terhadap penawaran umum saham BREN dan CUAN mengungkap pola berbeda. OJK menyatakan penjatahan saham kepada kelompok yang terkait dengan pemegang saham pengendali telah direncanakan sejak awal.
“OJK menemukan fakta bahwa saham yang ditawarkan dalam penawaran umum BREN dan CUAN telah direncanakan sejak awal dan diperuntukkan untuk sekelompok pihak terkait dengan pemegang saham pengendali,” tulis OJK dalam siaran persnya.
Menurut OJK, pihak-pihak terkait pengendali memperoleh penjatahan saham dalam jumlah sangat besar dengan mengaburkan identitas.
Praktik tersebut menyebabkan kepemilikan saham terkonsentrasi pada kelompok tertentu sehingga saham yang beredar di pasar menjadi terbatas.
OJK meminta data dan dokumen dari sejumlah anggota bursa, penjamin emisi efek, serta bank kustodian.
Otoritas juga menelusuri aliran dana dan memanggil sedikitnya lima anggota direksi perusahaan efek, tiga bank kustodian, serta pihak yang menangani penjatahan pasti dalam penawaran umum BREN dan CUAN.
OJK turut menyatakan menemukan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari pelanggaran perdagangan DSSA dan pemesanan saham BREN serta CUAN. Namun, siaran pers tersebut tidak merinci nilai keuntungan maupun pembagiannya untuk setiap pihak.
Rincian Denda dan Penindakan OJK
OJK menetapkan denda administratif Rp1,5 triliun kepada pihak-pihak terkait pelanggaran transaksi DSSA. Denda terkait penjatahan saham BREN mencapai Rp500 miliar, sedangkan untuk CUAN sebesar Rp100 miliar.
Ketiga nominal itu membentuk total Rp2,1 triliun. Rilis OJK menyebut penerima sanksi sebagai pihak-pihak terkait yang melakukan pelanggaran, tetapi tidak merinci identitas setiap penerima maupun pembagian denda per pihak.
OJK menyatakan penegakan hukum di pasar modal bersama organisasi regulator mandiri atau self-regulatory organization (SRO) telah berjalan sejak Januari hingga Oktober 2026 dan akan terus dilakukan sebagai bagian dari reformasi pasar modal.
Dalam periode tersebut, OJK menyebut sedikitnya 835 pihak telah terkena hukuman, sanksi, dan penegakan hukum. Angka itu mencakup penindakan pasar modal secara lebih luas, bukan hanya pihak-pihak yang terkait dengan perkara DSSA, BREN, dan CUAN.(*)
Editor : Hendra EfisonSumber : OJK