PADEK.JAWAPOS.COM— Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR) yang dijalankan melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) telah menyalurkan pembiayaan Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur.
Capaian tersebut menjadi salah satu hasil program perluasan akses keuangan yang disampaikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rapat Koordinasi Nasional TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, mengatakan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, OJK, dan industri jasa keuangan mendukung penyaluran pembiayaan kepada masyarakat melalui sejumlah program unggulan TPAKD.
Selain K/PMR, program Kredit/ Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.
Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas pembiayaan sesuai kebutuhan masyarakat dan potensi ekonomi daerah.
Perluasan Pembiayaan di Daerah
K/PMR merupakan program yang menjadi bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan melalui lembaga jasa keuangan.
Program ini menjadi salah satu instrumen TPAKD untuk memperkuat akses pendanaan masyarakat di daerah.
Sementara itu, pembiayaan sektor prioritas diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai penting bagi pengembangan ekonomi daerah.
Namun, rincian sektor yang menerima pembiayaan dan distribusi penyalurannya tidak dijabarkan secara lengkap dalam siaran pers.
TPAKD sendiri telah terbentuk di seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 tim di Indonesia.
Keberadaan tim tersebut menjadi wadah koordinasi pemerintah daerah dan industri jasa keuangan dalam mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menyusun program yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian tersebut dalam Rakornas TPAKD 2026.
Ia menyebut penyaluran kredit untuk rakyat telah mencapai sekitar Rp64 triliun dengan penerima manfaat sekitar 2 juta orang.
Angka yang disampaikan Presiden itu perlu dibedakan dari data rinci K/PMR yang dipaparkan OJK.
Data OJK secara khusus mencatat Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur untuk program tersebut.
Pembiayaan Produktif dan Kesejahteraan
Pemerintah mendorong TPAKD bersinergi dengan program prioritas nasional untuk memperluas akses pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, UMKM, dan pelaku usaha lokal.
Kolaborasi tersebut diarahkan agar masyarakat dapat mengembangkan usaha, meningkatkan produktivitas, dan berpartisipasi dalam rantai pasok ekonomi.
Dalam Rakornas TPAKD 2026, OJK juga melaporkan penyaluran kredit sebesar Rp53,15 triliun kepada 2.106.401 debitur selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Angka tersebut merupakan data penyaluran dalam periode tertentu dan tidak dapat langsung dijumlahkan dengan capaian K/PMR tanpa memastikan cakupan programnya.
Perluasan pembiayaan diharapkan memberikan akses pendanaan yang lebih luas bagi masyarakat.
Untuk menilai dampaknya secara menyeluruh, data mengenai bunga atau biaya pembiayaan, tingkat kelancaran pembayaran, sektor penerima, dan perkembangan usaha debitur juga diperlukan.(*)
Editor : Hendra Efison