Di samping itu juga ada perubahan prioritas penggunanaan dana desa pada 2023. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun 2023 maksimal hanya 25 persen. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Pemerintahan Nagari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dharmasraya, Yuli Adri.
Jadi untuk BLT dana desa pemerintah nagari hanya boleh mengalokasikan minimal 10 persen dan maksimal 25 persen. Tidak lagi 40 persen seperti pada tahun sebelumnya saat pandemi Covid-19.
Kebijakan tersebut ucapnya, diambil setelah pemerintah pusat mencabut status Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berapa waktu lalu. Juga sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa.
Diharapkan kebijakan itu tidak menjadi polemik di tengah masyarakat. Karena imbas dari perubahan itu jumlah penerima BLT secara otomatis akan berkurang.
“Secara psikologis ini nantinya akan menjadi tanda tanya, kami minta masyarakat dapat memahami ini. Disisi lain dengan adanya perubahan ini pemerintah nagari akan bisa lebih leluasa menggunakan dana desa untuk merealisasikan program-progam yang ada,” ungkapnya.
Ia mengatakan secara umum dana desa 2023 diperuntukkan untuk program infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan mendukung program prioritas nasional seperti penanganan stunting, ketahanan pangan, dan BLT.
Menurutnya, pemerintah nagari tidak harus melaksanakan program infrastruktur 50 persen untuk padat karya mandiri. Program-program infrastruktur boleh dilakukan lebih leluasa sepanjang kegiatan prioritas telah dilaksanakan.
“Kemudian prioritas delapan persen untuk penanganan Covid-19 sudah tidak ada lagi. Program pemberdayaan masyarakat boleh padat karya, seperti pemanfaatan lahan kosong pertanian dan perkebunan, serta pengembangan wisata nagari,” ujarnya.
Sementara itu tokoh masyarakat Juwanto berharap kepada wali nagari, untuk menggunakan dana desa sesuai dengan aturan yang berlaku, agar tidak tersandung kasus hukum dikemudian hari.
“Saya juga berharap penggunaan dana desa tahun ini harus melihat skala prioritas yang dibutuhkan masyarakat, jangan asal membuat program kegiatan saja,” tegasnya. (ita)
Editor : Novitri Selvia