PADEK.JAWAPOS.COM - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah sebagai strategi pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Komitmen itu ditegaskan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat memaparkan progres pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dalam rapat bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Istana Gubernur Sumbar, Selasa (11/5).
Rapat tersebut turut dihadiri pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan secara virtual, serta diikuti jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemprov Sumbar, OJK, Bank Indonesia, Bank Nagari, BUMN, dan sejumlah instansi vertikal lainnya.
Dalam paparannya, Mahyeldi menegaskan penguatan ekonomi syariah telah menjadi bagian penting dalam arah kebijakan pembangunan daerah. Pemprov Sumbar, kata dia, terus memperkuat integrasi kebijakan ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai regulasi strategis, di antaranya Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2025 tentang RKPD dan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah (RAD-PKS).
“Penguatan ekonomi syariah menjadi bagian penting dalam pembangunan daerah sekaligus penguatan identitas ABS-SBK di Sumatera Barat,” ujar Mahyeldi.
Sepanjang 2025, Pemprov Sumbar juga mendorong pengembangan ekosistem halal melalui berbagai inovasi daerah. Salah satunya dengan menetapkan kawasan Halal Lifestyle di area Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi sebagai pusat pembelajaran ekonomi syariah dan pembinaan generasi muda.
Berbagai kegiatan keagamaan dan pembinaan karakter rutin dilaksanakan di kawasan tersebut, mulai dari program Subuh Mubarok, itikaf, tajir dan qurban, ceramah mingguan, hingga program KLIK MEMO atau Klinik Konsultasi Motivasi Muda Berkarakter.
Di sektor pariwisata, Mahyeldi menyebut Sumbar terus menunjukkan perkembangan sebagai salah satu destinasi wisata halal unggulan nasional. Saat ini, Sumbar memiliki 566 desa wisata dan masuk tiga besar destinasi wisata halal terbaik di Indonesia.
“Peningkatan kunjungan wisatawan terus terjadi seiring penguatan wisata halal dan budaya di Sumatera Barat,” katanya.
Pada sektor keuangan, tingkat inklusi keuangan syariah Sumbar pada 2025 tercatat mencapai 92,14 persen. Sementara itu, Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Nagari juga mengalami pertumbuhan signifikan, baik dari sisi pembiayaan maupun Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan dukungan lima kantor cabang dan 123 layanan syariah lainnya.
Mahyeldi juga mengungkapkan Pemprov Sumbar tengah mempersiapkan penerbitan sukuk daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan di tengah keterbatasan fiskal daerah.
“Penerbitan sukuk ini menjadi langkah strategis untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah,” jelasnya.
Selain itu, Pemprov Sumbar terus memperkuat literasi ekonomi syariah melalui berbagai forum internasional, seperti Seminar Wakaf Internasional dan World Islamic Entrepreneur Summit (WIES). Pemerintah daerah juga mengembangkan program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI), Zona KHAS, serta digitalisasi transaksi berbasis QRIS Syariah di masjid dan UMKM. (wni)