PADEK.JAWAPOS.COM - Gubernur Mahyeldi menyebut pertumbuhan ekonomi Sumbar triwulan I 2026 meningkat signifikan dibanding tahun lalu. Namun tingginya angka pengangguran tetap menjadi tantangan yang harus segera diatasi.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat (Sumbar) pada triwulan I tahun 2026 menunjukkan tren positif. Di tengah sorotan publik terhadap tingginya angka pengangguran, ekonomi Sumbar justru tumbuh mencapai 5,02 persen, meningkat dibanding capaian tahun 2025 yang berada di angka 3,47 persen.
Hal itu disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, saat membuka High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II sekaligus peluncuran aplikasi Kiat Sumbar di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Bank Indonesia Sumbar, Selasa (12/5/2026).
“Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi kita meningkat dibandingkan triwulan IV tahun 2025. Tahun 2025 lalu, pertumbuhan ekonomi kita berada di angka 3,47 persen, sekarang naik menjadi 5,02 persen,” kata Mahyeldi.
Menurut Mahyeldi, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta pelaku usaha di Sumbar. Ia mengapresiasi kontribusi para kepala daerah dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di masing-masing wilayah.
Namun demikian, Mahyeldi mengakui masih tingginya angka pengangguran yang kini menjadi perhatian publik. Persoalan itu disebutnya akan menjadi fokus utama pemerintah daerah ke depan.
“Sekarang Gubernur Sumatera Barat disorot soal pengangguran, disebut nomor tiga tertinggi di Sumatera. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini tidak disebut-sebut lagi,” ujarnya.
Ia menilai kondisi tersebut perlu dipahami secara menyeluruh agar masyarakat tidak keliru melihat situasi ekonomi daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang meningkat tetap merupakan capaian penting, meski tantangan pengangguran belum terselesaikan.
“Kita akui pengangguran masih menjadi tantangan. Tapi pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ini adalah prestasi luar biasa dan hasil kerja bersama. Ke depan kita akan siasati bagaimana pertumbuhan positif ini dapat menekan angka pengangguran, itu yang akan menjadi fokus kita,” katanya.
Mahyeldi juga menegaskan pentingnya pengendalian inflasi guna menjaga daya beli masyarakat. Ia menyebut sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan dunia usaha menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas ekonomi Sumbar
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” ucapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumbar turut meluncurkan aplikasi Kiat Sumbar atau Kendali Inflasi Aman dan Terjaga. Aplikasi itu dihadirkan untuk mempercepat koordinasi pengendalian inflasi dan distribusi antar daerah.
“Digitalisasi sekarang menjadi salah satu solusi percepatan. Kita harus mampu merespons perkembangan situasi dengan cepat dan memanfaatkan teknologi,” ujar Mahyeldi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, mengatakan inflasi Sumbar hingga April 2026 masih terkendali dan berada dalam target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” katanya.
Meski inflasi masih terkendali, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah tantangan menjelang Iduladha 1447 Hijriah. Tantangan tersebut antara lain meningkatnya konsumsi masyarakat, ancaman El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan akibat penurunan produksi di Pulau Jawa.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” ujar Ikram.
Ia juga menyoroti meningkatnya daya beli masyarakat seiring naiknya pendapatan petani dan pekebun, terutama dari komoditas sawit dan gambir. Kondisi tersebut dinilai positif, namun tetap perlu diwaspadai karena berpotensi memicu kenaikan konsumsi dan tekanan inflasi.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” katanya.
Selain itu, BI meminta pemerintah daerah memperkuat langkah antisipasi terhadap risiko kenaikan harga pangan, distribusi energi, hingga potensi imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Kegiatan HLM TPID Sumbar itu turut dihadiri para bupati dan wali kota, sekretaris daerah, kepala OPD, pimpinan instansi vertikal, serta anggota TPID kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril