PADEK.JAWAPOS.COM -- Akurasi data menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Karena itu, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha berpartisipasi aktif dalam Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan memberikan data yang benar, lengkap, dan jujur kepada petugas sensus.
Menurut Mahyeldi, data ekonomi yang akurat merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumatera Barat bersama Wakil Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, di Halaman Kantor Gubernur Sumbar, Minggu (28/6).
Mahyeldi menegaskan, Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin, melainkan momentum strategis untuk memotret kondisi dan dinamika perekonomian daerah secara menyeluruh.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kita akan memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kondisi dan perkembangan usaha di Provinsi Sumatera Barat. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi BPS beserta seluruh pihak yang telah mempersiapkan pelaksanaan sensus di Sumbar. Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, perubahan pola konsumsi masyarakat, dan munculnya berbagai jenis usaha baru, pemerintah membutuhkan data yang valid sebagai dasar perencanaan, monitoring, hingga evaluasi pembangunan.
“Melalui data yang akurat, pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, mulai dari pengembangan UMKM, pembangunan infrastruktur ekonomi, hingga peningkatan daya saing pelaku usaha,” katanya.
Mahyeldi juga mengapresiasi BPS Provinsi Sumbar yang telah menerjunkan sebanyak 5.480 petugas sensus untuk melakukan pendataan lapangan sejak 15 Juni hingga 31 Agustus 2026. Ia mengajak seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, dan masyarakat memberikan dukungan agar proses pendataan berjalan lancar.
Ia memastikan data yang diberikan masyarakat dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
“Data masyarakat dijamin kerahasiaannya oleh Undang-Undang. Data tersebut akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kebijakan yang lebih tepat sasaran, seperti bantuan usaha, pelatihan, perbaikan pasar, hingga kemudahan perizinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mahyeldi menyebut pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi simbol komitmen bersama dalam menghadirkan data ekonomi yang berkualitas.
Untuk itu, ia mengharapkan dukungan seluruh elemen, mulai dari pemerintah daerah, Forkopimda, BUMD, tokoh masyarakat, hingga pelaku usaha agar seluruh aktivitas ekonomi di Sumatera Barat dapat tercatat secara menyeluruh.
Kepada para petugas sensus, Gubernur berpesan agar menjalankan tugas secara profesional, penuh semangat, dan menjunjung tinggi integritas sehingga mampu membangun kepercayaan masyarakat selama proses pendataan.
Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sumbar dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
Menurutnya, pencanangan yang digelar bersamaan dengan kegiatan Car Free Day menjadi momentum yang tepat karena menggambarkan secara langsung aktivitas ekonomi masyarakat.
Sonny menjelaskan, Sumatera Barat memiliki potensi ekonomi yang besar dengan didukung dominasi penduduk usia produktif serta lebih dari 715 ribu unit usaha, yang sebagian besar merupakan usaha mikro dan kecil.
Karena itu, hasil sensus akan menjadi pijakan penting dalam merumuskan berbagai kebijakan pengembangan ekonomi daerah.
Ia juga menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 tidak berkaitan dengan kepentingan perpajakan. Seluruh data yang dikumpulkan hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan perencanaan pembangunan serta dijamin kerahasiaannya sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menerima kehadiran petugas sensus dan memberikan data yang benar. Dengan data yang lengkap dan akurat, pemerintah dapat menyusun berbagai program pembangunan yang semakin tepat sasaran bagi pelaku usaha maupun masyarakat,” ujarnya.
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 Provinsi Sumbar turut dihadiri jajaran Forkopimda Provinsi Sumbar, Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, kepala perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pelaku usaha. (wni)
Editor : Adriyanto Syafril