PADEK.JAWAPOS.COM-Kerap sebal dengan bunyi “tot tot wuk wuk” yang bukan dari ambulans, pemadam kebakaran (damkar), dan kendaraan yang hendak mengirimkan bantuan kemanusiaan atau akan menangani kecelakaan lalu lintas? Anda tak sendirian.
Tajamnya sorotan atas penggunaan sirine dan strobo untuk rombongan orang yang minta diistimewakan di jalan raya itu mendorong Korlantas Polri membekukan sementara penggunaannya.
Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijawarno mengapresiasi penghentian sementara itu. Tapi, dia menilai itu tak cukup.
“Saya kira sebagian besar masyarakat setuju bahwa penertiban ini seharusnya tidak hanya sementara. Penggunaan pengawal untuk pejabat dan individu memakai strobo menciptakan ketidakadilan, mengganggu ketenangan, dan pada akhirnya merusak esensi dari tujuannya sebagai alat keselamatan,” kata Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijawarno kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (21/9).
Sirine dan rotator atau yang dikenal sebagai strobo, kata Djoko, adalah alat yang dirancang untuk memberikan peringatan darurat. Namun, penggunaan yang tidak tepat selama ini menumbuhkan antipati masyarakat.
Kepala Korlantas Polri Inspektur Jenderal Polisi Agus Suryonugroho membekukan sementara penggunaan sirene dan rotator di jalan raya. Meski demikian, pengawalan terhadap kendaraan pejabat tertentu tetap dilaksanakan, tetapi penggunaan sirene dan strobo tidak lagi menjadi prioritas.
“Kami menghentikan sementara penggunaan suara-suara itu, sembari dievaluasi secara menyeluruh. Pengawalan tetap bisa berjalan, hanya saja untuk penggunaan sirene dan strobo sifatnya dievaluasi. Kalau memang tidak prioritas, sebaiknya tidak dibunyikan,” kata Agus di Jakarta pada Sabtu (20/9), seperti dikutip dari Antara.
Gerakan Stop Tot Tot Wuk Wuk secara daring mendapat dukungan luas belakangan ini di berbagai platform. Djoko menyebut, selama ini masyarakat memang sudah gerah dijejali pemandangan kendaraan pribadi atau pejabat yang bukan dalam keadaan darurat menggunakan strobo untuk menerobos kemacetan.
“Ini menimbulkan persepsi bahwa strobo simbol hak istimewa dan bukan alat untuk keselamatan publik. Penggunaan yang tidak pada tempatnya ini menciptakan rasa tidak adil dan memicu kemarahan,” urainya.
Yang berbahaya, ketika sirene dan strobo digunakan secara sembarangan, kepercayaan masyarakat terhadap sistem darurat bisa menurun.
“Saat mendengar sirene, masyarakat tidak lagi yakin apakah itu benar-benar situasi darurat atau hanya kendaraan yang ingin mencari jalan pintas. Akibatnya, ketika ada situasi darurat yang nyata, respons masyarakat untuk memberikan jalan mungkin tidak secepat atau setanggap seharusnya,” ujarnya.
Dalam keseharian, dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta misalnya, dia menyarankan sebaiknya pengawalan dibatasi untuk presiden dan wakil presiden. “Menteri dan pejabat di bawahnya tidak perlu dikawal,” katanya. (idr/ttg/jpg)
Editor : Novitri Selvia