PADEK.JAWAPOS.COM-Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyambut positif arahan Komisi IV DPR RI yang meminta Perum Bulog untuk memastikan perputaran stok beras di gudang guna menjaga mutu beras yang disalurkan kepada masyarakat.
Perputaran stok beras maksimal enam bulan juga disebut sebagai langkah ideal untuk menjaga kesegaran, kualitas, dan kelayakan beras yang diterima masyarakat di seluruh Indonesia.
Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy menuturkan langkah itu sejalan dengan kebijakan Bapanas dalam memastikan kualitas cadangan beras pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog selalu terjaga.
Menurutnya perhatian DPR RI khususnya Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau yang akrab disapa Titiek Soeharto menjadi dorongan penting bagi seluruh pihak di ekosistem pangan untuk terus memperbaiki tata kelola logistik dan distribusi pangan.
“Arahan Ibu Titiek agar stok beras tidak terlalu lama disimpan merupakan masukan yang konstruktif dan selaras dengan upaya Bapanas menjaga kualitas beras secara nasional,” ujar Sarwo, kemarin.
Ia menegaskan Bapanas terus memperkuat koordinasi dengan Perum Bulog dalam mempercepat penyaluran beras, baik melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun bantuan pangan.
Menurutnya, langkah Bulog memperluas saluran distribusi hingga ke berbagai kementerian, lembaga, koperasi, dan pemerintah daerah merupakan bukti nyata dari sinergi antara pemerintah pusat dan BUMN pangan dalam menjaga keseimbangan stok dan harga di lapangan.
“Kami mengapresiasi upaya Bulog yang terus meningkatkan penyaluran SPHP, termasuk mendukung program prioritas nasional seperti makan bergizi gratis,” ucapnya.
Sinergi itu, lanjut dia, tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga membantu memperlancar sirkulasi stok di gudang agar dapat menyerap hasil panen petani di tahun mendatang.
Bapanas mencatat, hingga akhir Oktober 2025 stok beras nasional yang dikelola Bulog mencapai 3,9 juta ton, mendekati rekor tertinggi sepanjang sejarah sebesar 4,2 juta ton pada Juni 2025.
Sarwo menegaskan, pencapaian itu menjadi capaian penting dalam menjaga cadangan pangan nasional tetap aman dan kuat. Hal ini juga perlu diimbangi dengan manajemen stok yang dinamis agar kualitas tetap terjaga.
“Kami pastikan setiap kebijakan penyaluran CBP selalu berorientasi pada kualitas dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Prinsipnya, stok beras kita harus kuat, aman dan cukup. Begitu juga perputarannya harus dijaga,” imbuh Sarwo.
Sebelumnya Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto dalam kunjungan kerja reses di Gudang Bulog Batubulan, Gianyar, Bali, Rabu (29/10) menekankan pentingnya menjaga mutu beras agar masyarakat tetap memperoleh beras layak konsumsi.
Ia mengapresiasi kinerja Bulog yang mampu menjaga ketersediaan stok hingga mencapai level aman nasional. Namun dia meminta agar pencapaian stok beras nasional yang tinggi ini dibarengi dengan kualitas yang baik.
“Beras yang sudah lama disimpan sebaiknya segera disalurkan, sementara yang mutunya menurun bisa dicampur dengan beras berkualitas lebih baik agar tetap layak untuk program bantuan,” ujar Titiek. Diketahui Komisi IV DPR membidangi urusan pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, serta kelautan dan perikanan.
Gandeng Lapas hingga Pegadaian
Perum Bulog sendiri memperkuat strategi distribusi beras Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dengan melibatkan Pegadaian hingga lembaga pemasyarakatan (lapas) di seluruh Indonesia.
Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani di sela peluncuran kemasan baru beras Befood Sentra Ramos di Jakarta, kemari, mengatakan upaya itu dilakukan untuk mempercepat penyaluran, beras SPHP sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.
Dikatakan, kerja sama dengan Pegadaian diperluas melalui gerai yang menjadi titik distribusi baru, sehingga jangkauan penyaluran beras SPHP dapat menjangkau lebih banyak wilayah.
Menurut dia, kolaborasi itu menjadi langkah konkret Bulog dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan, baik dari pemerintah pusat, daerah, maupun lembaga lain, untuk bersama menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
“Ditambah lagi juga dengan kerja sama kami dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas), yang mana semua lapas di seluruh Indonesia juga menyerap beras-beras pemerintah dalam hal ini SPHP,” tuturnya.
Ia menegaskan sinergi lintas sektor menjadi kunci percepatan distribusi beras SPHP, termasuk dengan dukungan aktif dari TNI, Polri dan berbagai instansi pemerintah.
“Ditambah lagi dengan adanya nanti penyaluran bantuan pangan yang sudah bergulir saat ini, yang menyerap lebih kurang 360 ribu ton,” tuturnya.
Hingga saat ini, lanjut Rizal, penyaluran beras SPHP telah mencapai lebih dari 560 ribu ton, menunjukkan tingginya kepercayaan dan minat masyarakat terhadap beras pemerintah tersebut.
“Ini menunjukkan masyarakat betul-betul senang dan menyukai beras SPHP, yang mana beras ini adalah beras pemerintah, beras negara yang betul-betul disiapkan untuk masyarakat,” bebernya. (ant)
Editor : Novitri Selvia