PADEK.JAWAPOS.COM-PRESIDEN ke-2 Soeharto masuk ke dalam 10 tokoh yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto sebagai Pahlawan Nasional kemarin (10/11). Hal tersebut memicu polemik.
Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK) Fadli Zon menyampaikan penetapan itu didasarkan pada rekam jasa perjuangan presiden 32 tahun itu di masa revolusi dan pembangunan nasional, bukan pada aspek politik masa jabatannya.
“Pak Harto ikut Serangan Umum 1 Maret, pertempuran di Ambarawa, Semarang, dan menjadi Komandan Operasi Mandala untuk perebutan Irian Barat,” katanya.
Dia juga menyinggung kiprah Soeharto dalam pembangunan lima tahunan yang telah mengentaskan kemiskinan. Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dari 600 persen di masa awal pemerintahannya.
Menanggapi kritik soal pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi yang dikaitkan dengan Soeharto, Fadli menegaskan bahwa semua itu masih berupa dugaan. Fadli bahkan menyangkal adanya pelanggaran HAM.
“Semua ada proses hukumnya, dan proses hukum itu sudah tuntas serta tidak terkait dengan Presiden Soeharto,” katanya.
Sementara itu, keluarga besar Soeharto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penganugerahan gelar pahlawan nasional tersebut.
“Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala, terima kasih kepada Presiden Prabowo dan rakyat Indonesia,” ujar putra ketiga Soeharto, Bambang Trihatmodjo, seusai acara penganugerahan di Istana Negara.
Putri sulung Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Tutut Soeharto menyatakan, perbedaan pendapat masyarakat terhadap keputusan pemerintah tersebut merupakan hal yang lumrah.
“Pro-kontra itu wajar. Masyarakat Indonesia kan macam-macam ya, ada yang pro dan ada yang kontra. Yang penting kita jaga persatuan dan kesatuan,” ujarnya.
Pandangan Berbeda
Pandangan berbeda datang dari sejarawan Universitas Nasional Andi Achdian. Ia menilai penetapan Soeharto dan Marsinah secara bersamaan sebagai pahlawan nasional merupakan langkah simbolik yang paradoksal.
“Bagi saya, ini seperti teater yang menyamarkan sesuatu. Ironi, bahkan tragikomedi. Karena orang-orang yang menjadi korban justru dipertemukan dengan sosok yang pernah menjadi bagian dari sistem yang menindasnya,” ujar Andi kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres) dalam wawancara terpisah.
Menurutnya, pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan nasional merepresentasikan upaya normalisasi kekuasaan Orde Baru.
“Dengan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan, artinya kita sedang menulis ulang sejarah dengan cara yang membalikkan fakta,” ujarnya.
Andi menyebut bahwa kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru identik dengan penyalahgunaan wewenang dan penggunaan kekerasan sebagai instrumen politik.
Ia menambahkan, dosa terbesar Orde Baru adalah power abuse atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilindungi dengan kekerasan. Protes juga disampaikan Jaringan GUSDURian.
Direktur Jaringan GUSDURian Alissa Wahid menyebut, momentum Hari Pahlawan tahun ini menghadirkan dilema berat.
Pasalnya, masyarakat tidak hanya mendapat teladan dari nama-nama tokoh yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional melalui peran dan kontribusinya terhadap negara, tetapi juga disuguhkan pertunjukan di mana penguasa membuka luka lama dalam salah satu sejarah paling kelam Indonesia.
Menurutnya, meski Soeharto dianggap memiliki jejak dalam perjuangan kemerdekaan, melakukan pembangunan dan swasembada pangan, hingga menjadi pemimpin yang membuat situasi politik dan ekonomi stabil, nyatanya memori kolektif bangsa Indonesia menunjukkan hal sebaliknya.
“Selama berkuasa, Soeharto itu terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai-nilai kepahlawanan,” ujarnya.
Rezim Orde Baru, kata dia, yang dikendalikan Soeharto selama lebih dari tiga dasawarsa telah melakukan berbagai dosa besar demokrasi.
Mulai dari pelanggaran hak asasi manusia, praktik korupsi, represi politik, hingga pembatasan kebebasan sipil. Pelanggaran-pelanggaran tersebut dinilainya membuat Soeharto tak layak menerima gelar pahlawan nasional. (lyn/ttg/jpg)
Editor : Novitri Selvia