PADEK.JAWAPOS.COM-Angka stunting di Indonesia terus turun, prevalensi terakhir pada 2024 adalah 19,8 persen. Namun, pemerintah tetap mendorong agar angkanya semakin minim. Salah satunya ada insentif untuk pemerintah daerah senilai Rp 300 miliar.
“Targetnya 5 tahun ke depan harus 14 persen,” kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting di Jakarta kemarin (12/11).
Budi mengungkapkan, penurunan stunting tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Pada kesempatan yang sama, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji menyatakan, pemerintah menempatkan penurunan stunting sebagai prioritas nasional.
Hal tersebut telah tercantum dalam RPJMN 2025-2029 dan RPJ-MN 2025-2045. “Target ini perlu kerja bersama dari pusat hingga kader di posyandu,” katanya.
Wihaji mengatakan, penyebab stunting tidak hanya soal nutrisi, tetapi juga nonnutrisi. Kurangnya asupan gizi tentu menjadi penyebab. Selain itu, penyebab lainnya adalah soal sanitasi, air bersih, dan pernikahan dini.
“Empat sebab ini harus diselesaikan. Ini harus dilakukan dengan presisi dan disiplin. Siapa mengerjakan apa, di mana, dan kapan. Yang terpenting adalah pembiayaan berapa,” ucapnya.
Sementara itu, Kementerian Keuangan mengeluarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 330 Tahun 2025 tentang pemberian insentif fiskal.
Aturan yang diteken pada 10 November itu memberi payung hukum adanya insentif senilai Rp 300 miliar untuk pemerintah daerah yang dapat menurunkan stunting.
Insentif ini akan dibagikan ke 50 daerah yang menempati peringkat terbaik. Sejauh ini ada tiga provinsi, 38 kabupaten, dan sembilan kota. Sehingga masing-masing pemda menerima Rp 5 miliar sampai Rp 6 miliar.
Dana itu tidak boleh digunakan sembarangan. Harus digunakan untuk kegiatan yang berdampak langsung pada gizi dan kesehatan masyarakat.
Bukan hanya Urusan Kesehatan
Di Sumbar, anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama mengatakan kontribusi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanganan tengkes menjadi fondasi penting untuk memperkuat pembangunan daerah.
“Kasus stunting (tengkes) di Sumbar terus meningkat sehingga penanganannya harus dilakukan secara bersama-sama,” katanya kemarin.
Ia mengatakan penanganan stunting bukan hanya urusan kesehatan, tetapi investasi krusial bagi masa depan daerah dan bangsa, karena kondisi gagal tumbuh pada anak tersebut berdampak langsung pada kemampuan kognitif dan produktivitas generasi penerus.
Keberhasilan pembangunan daerah, lanjutnya, bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) sehingga jika suatu daerah atau bangsa memiliki SDM yang kognitif dan produktivitasnya lemah, maka laju pertumbuhan pembangunan pun melambat.
“Bagaimana daerah bisa maju jika generasi penerusnya tidak sehat, cerdas, dan produktif? Di sinilah letak korelasi langsung antara penanganan stunting dengan akselerasi pembangunan daerah,” katanya.
Ade Rezki menjelaskan, upaya percepatan penurunan stunting tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah pusat atau daerah saja, karena perlunya sinergi dan gotong royong dari semua pihak, mengingat banyak faktor yang menyebabkan stunting mulai dari pola asuh, lingkungan, sanitasi, hingga air bersih.
Untuk peningkatan gizi, lanjutnya, pemerintah pusat telah menggulirkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kemudian penanganan sanitasi melalui program jamban sehat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar Mardalena mengatakan stunting bukan penyakit, tapi kondisi. Stunting bisa dicegah semenjak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjadi bapak asuh guna membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anaknya.
Sebelumnya, Pemprov Sumbar menggelar Rapat Koordinasi Regional Program Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) dengan tema “Cegah Stunting itu Penting” di Padang pada 9 Oktober 2025.
Dalam sambutannya Gubernur Sumbar Mahyeldi menekankan dampak merugikan dari stunting, tidak hanya bagi kesehatan anak tetapi juga bagi produktivitas ekonomi.
Baca Juga: Mahasiswa di Dharmasraya Ditangkap Polisi karena Simpan Dua Paket Sabu
“Penderita stunting pada anak dapat mengakibatkan perkembangan sel otak yang tidak optimal, sehingga menurunkan produktivitas dan menghambat pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang,” ujarnya.
Penurunan stunting ini selaras dengan Misi ke-1 RPJMD Pemprov Sumbar 2025-2029, yaitu mewujudkan pendidikan yang merata dan kesehatan yang berkualitas.
Selain itu, program ini juga sejalan dengan AstaCita ke-4 dari Visi Indonesia Emas 2045, yang berfokus pada penguatan sumber daya manusia dan kesehatan.
Gubernur memaparkan prevalensi stunting di Sumbar justru meningkat menjadi 24,9 persen pada tahun 2024, naik 1,3 persen dari tahun 2023.
Angka ini berbeda dengan prevalensi wasting (gizi kurang) yang turun dari 9,3 persen menjadi 7 persen pada periode yang sama. Peningkatan ini terjadi di saat prevalensi stunting nasional turun menjadi 19,8 persen pada tahun 2024. (lyn/ttg/jpg/ant)
Editor : Novitri Selvia