Pemerintah masih mengkaji sejumlah aspek teknis, ekonomi, dan kesiapan industri sebelum menetapkan skenario final.
Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiyani Dewi, menjelaskan bahwa kajian tersebut mencakup aspek teknoekonomi, teknis, hingga perhitungan harga pokok produksi (HPP) dan harga indeks pasar (HIP).
“Semua tergantung kesiapan teknis dan hasil kajian yang sedang berlangsung,” ujarnya dalam Indonesia Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di BICC The Westin Nusa Dua, Bali, Kamis (13/11/2025).
Eniya menyebutkan, beroperasinya Kilang Balikpapan pada November turut memengaruhi perhitungan produksi nasional.
Surplus solar domestik diperkirakan mencapai 6–9 juta kiloliter, yang berpotensi dialokasikan untuk ekspor atau kebutuhan dalam negeri.
“Hitungan surplusnya harus dihitung ulang,” katanya. Salah satu opsi yang tengah dibahas adalah penyesuaian kadar campuran biodiesel untuk pasar non-subsidi.
Pemerintah saat ini hanya memberikan biosolar bersubsidi kepada pengguna yang menjalankan Public Service Obligation (PSO), sementara biosolar non-PSO mengikuti mekanisme pasar.
Menurut Eniya, penurunan kadar campuran biodiesel di segmen non-subsidi dapat membantu menjaga ketersediaan bahan baku untuk pelaksanaan program B50 di sektor subsidi.
“Produktivitas CPO tahun depan tidak tumbuh signifikan. Kalau B50 mau diimplementasikan, harus ada penyesuaian,” jelasnya.
Ia menegaskan, tujuan utama program biodiesel—menjaga harga sawit, menekan emisi karbon, dan menciptakan lapangan kerja—tetap menjadi prioritas pemerintah.
Namun kebijakan harus menyesuaikan kapasitas industri dan pasokan bahan baku.
“Kalau untuk B50 harus buka lahan sampai dua juta hektare, itu tidak mungkin dilakukan cepat. Kebijakan akan disesuaikan dengan kondisi supply, volume, dan harga,” ujarnya.
Eniya memastikan bahwa implementasi B50 akan dilakukan secara bertahap dan terukur dengan prinsip clear and clean, termasuk memastikan kesiapan seluruh pemangku kepentingan dari hulu hingga pengguna akhir.
Sementara itu, dalam pidato pembukaan IPOC 2025, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengapresiasi konsistensi pemerintah dalam melanjutkan kebijakan biofuel seperti B35 dan B40.
“Kebijakan ini menciptakan fondasi permintaan domestik, menurunkan emisi, dan menjadi jaring pengaman bagi petani. Ini kebijakan yang brilian secara nasional,” kata Eddy.(*)
Editor : Hendra Efison