Pada ajang yang sama, Pemerintah Kota Padang mencatat prestasi membanggakan dengan meraih Peringkat Satu KIP Tahun 2025 untuk kategori Pemerintah Kabupaten/Kota.
Pemko Padang juga dinyatakan “Informatif” dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) KIP Sumbar 2025 yang digelar KI Provinsi Sumbar.
Penilaian Monev KIP 2025 dilakukan oleh KI Sumbar melalui rangkaian verifikasi, klarifikasi, serta evaluasi dokumen dan implementasi layanan informasi publik, sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Bermakna di Tahun Pertama Kepemimpinan
Usai menerima penghargaan, Maigus Nasir menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut, yang diraih pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wali Kota Padang, Fadly Amran.
“Prestasi ini memiliki makna besar karena berkaitan dengan keterbukaan informasi publik. Melalui Program Unggulan Padang Amanah, kami berkomitmen membangun tata kelola pemerintah berbasis digital agar masyarakat dapat mengakses informasi secara terbuka kapan pun dan di mana pun,” ujar Maigus.
Ia menegaskan bahwa kepemimpinan hari ini tidak hanya soal jabatan, melainkan tentang memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
“Saya memberikan apresiasi kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang yang telah menjaga, mengembangkan, dan memperkuat sistem keterbukaan informasi melalui berbagai aplikasi pelayanan publik,” tambahnya.
KIP Fondasi Demokrasi Daerah
Gubernur Sumbar yang diwakili Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov), Arry Yuswandi, menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi dalam tata kelola pemerintahan.
“Keterbukaan informasi adalah salah satu pondasi penting dalam demokrasi dan pembangunan daerah. Pemprov Sumbar mengapresiasi upaya KI Sumbar dalam mendorong badan publik dan tokoh-tokoh agar konsisten menjalankan amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ujarnya.
Ketua KI Provinsi Sumbar, Musfi Yendra, menjelaskan bahwa penghargaan diberikan melalui proses penilaian ketat terhadap badan publik dan tokoh yang berkomitmen pada keterbukaan informasi.
“Penghargaan ini diberikan kepada badan publik yang memperoleh predikat informatif serta tokoh-tokoh yang terbukti berkomitmen dalam memajukan keterbukaan informasi di Sumbar untuk tahun 2025,” jelasnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto