PADEK.JAWAPOS.COM-JUSUF Kalla harus berhadapan dengan tsunami 2004 kala menjadi wakil presiden mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Kala itu, kata ketua umum PMI tersebut dalam wawancara dengan Jawa Pos (grup Padang Ekspres) di kediamannya di Jakarta kemarin (17/12), pemerintah mengumumkan undangan bagi negara sahabat untuk membantu.
Bagaimana pandangan Bapak terkait bencana di Sumatera kali ini, khususnya dikaitkan dengan pengalaman tsunami Aceh 2004?
Bencana itu ya bencana.
Bagi saya selaku ketua umum PMI, tidak ada bedanya. Berapa pun jumlah korbannya, bencana ya bencana. Bedanya itu dampaknya. Kalau dulu saat tsunami itu semuanya rata, tersapu ombak.
Sekarang untuk banjir bandang, yang membuat efek rusak sampai memakan korban jiwa itu kayu dan material lain yang terbawa banjir.
Mengenai penanganan bencana saat ini?
Waduh, saya berbicara sebagai ketua umum PMI saja. Tetapi yang pasti, harus ada orang yang ditunjuk untuk bertanggung jawab mengawal proses penanganannya.
Saat ini ada desakan supaya pemerintah menetapkan status bencana nasional. Bagaimana menurut Bapak? Sebenarnya sekarang semua sudah turun menangani bencana. Pemerintah, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat sendiri.
Bagi saya, yang terpenting saat ini bagaimana yang rusak-rusak itu segera ditangani. Saat tsunami Aceh dahulu, pembersihan butuh waktu sekitar 1,5 bulan. Setelah itu pembangunan.
Penetapan status bencana nasional juga berkaitan dengan desakan kepada pemerintah membuka keran untuk bantuan asing. Bantuan asing, bagi saya, sifatnya itu kemanusiaan.
Tidak ada batas-batas negara. Pemerintah tentu sudah menghitung apakah dampak bencana itu bisa ditangani dalam negeri atau butuh bantuan asing.
Sama seperti ketika ada bencana gempa di Irak, Iran, atau Filipina, kita kirim bantuan meskipun negaranya tidak meminta. Jadi, sudah waktunya pemerintah membuka pintu bagi bantuan dari negara lain?
Itu biar pemerintah saja yang mengomentari. Jika memang negara sudah memperkirakan butuh bantuan negara lain, pasti diumumkan. Sifatnya undangan.
Pemerintah mengundang negara lain untuk ikut membantu penanganan bencana alam. Pada tsunami 2004, bantuan asing cepat masuk. Saat itu apa yang dilakukan pemerintah?
Saat tsunami Aceh, memang pemerintah saat itu mengumumkan undangan bagi negara sahabat untuk membantu. Namun tetap di bawah koordinasi PBB.
Sempat dibantu langsung oleh kapal induk Amerika Serikat. Tapi setelah beberapa hari beroperasi, kapal induk itu kita minta untuk selesai.
Sebagai gantinya, saya kerahkan kapal-kapal kayu yang dibuat di Riau untuk mengirimkan bantuan ke pelosok Aceh melalui jalur sungai karena saat itu jalur darat belum pulih.
Pemerintah berencana membentuk satgas atau badan khusus yang menangani pemulihan bencana di Sumatera. Pandangan Bapak?
Sekarang sudah ada BNPB. Di dalamnya juga ada deputi yang membidangi urusan rekonstruksi atau pemulihan.
Menurut saya, infrastruktur yang rusak itu karena ikut diterjang kayu-kayu yang terbawa banjir. Kalau banjirnya saja, tidak terlalu merusak. Di Jakarta itu hampir setiap tahun terjadi banjir.
Untuk yang di Aceh, Sumut, dan Sumbar ini, karena ada gunung dan hutannya sudah habis, banyak material yang terbawa dan membuat kerusakan. PMI pada Januari depan akan mengirimkan alat berat, seperti dump truk atau ekskavator juga. (wan/ttg/jpg)
Editor : Novitri Selvia