Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Sumbar), banjir bandang kembali melanda Kecamatan Tanjungraya. Bencana itu terjadi akibat luapan Sungai Batang. Hingga kemarin, dampak banjir masih dirasakan.
Selain ancaman bencana yang belum berakhir, dampak banjir hingga longsor juga masih dirasakan para korban. Mereka tak hanya kehilangan rumah dan sumber matapencaharian, tapi juga terpaksa menggantungkan kebutuhan hidupnya dari bantuan.
Seperti di Kecamatan Linge, Aceh Tengah. Para korban banjir dan longsor kini harus memulai kehidupan dari awal. Salah satunya dialami Saptina. Banjir dan longsor telah merenggut rumah, kebun, sawah, dan semua harta benda miliknya.
Saat ini, dia tinggal bersama suami dan anak-anaknya di hunian sementara yang dibangun secara pribadi di Desa Delung Sekinel. Namun, untuk bertahan hidup, ia hanya mengandalkan bantuan sembako dari relawan dan pemerintah.
Septina dan juga korban lain juga memikirkan problem lainnya, yakni nasib pendidikan anak-anak mereka. ”Yang kami pikirkan adalah anak-anak. Ada yang kuliah, ada yang di pesantren. Bagaimana saya membiayainya," katanya.
Sebab, bencana besar itu tak hanya membuat dirinya dan korban lain kehilangan tempat tinggal, tetapi juga sumber matapencahariannya.
Situasi di Sumut
Sedikitnya 30.875 rumah warga rusak akibat banjir dan longsor di sejumlah daerah di Sumatera Utara (Sumut). Pemerintah memutuskan membangun hunian tetap (huntap) bagi para korban.
Untuk mempercepat pembangunan huntap, proses pendataan dan verifikasi tengah dilakukan. Seluruh rumah warga yang mengalami kerusakan ringan, sedang, berat, hingga hilang, diidentifikasi.
”Secara keseluruhan, unit rumah masyarakat yang rusak mencapai 30.875 rumah. Saat ini datanya sudah by name by address dan masuk tahap verifikasi. Kami targetkan akhir 2025 verifikasi ini selesai,” ujar Gubernur Sumut Bobby Nasution dalam rapat pembahasan pembangunan huntap secara daring antara jajaran pemerintah daerah dan sejumlah kementerian pada Kamis (25/12).
Selain pendataan, Pemprov Sumut bersama pemerintah kabupaten/kota juga mempercepat penyediaan lahan untuk pembangunan hunian tetap. Nantinya, konstruksi huntap dilaksanakan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) bersama Yayasan Buddha Tzu Chi.
Sebelumnya, Kementerian PKP telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan huntap di wilayah Sumut. Di antaranya 200 unit di Kota Sibolga, 118 unit di Tapanuli Tengah, 103 unit di Kabupaten Tapanuli Utara, dan 227 unit di Tapanuli Selatan. Dari total sekitar 1.000 unit huntap yang direncanakan, Sumut masih memiliki sisa kuota pembangunan.
Untuk mempercepat realisasi, Bobby meminta pemerintah kabupaten/kota segera mengajukan lahan milik pemprov di wilayah masing-masing agar dapat dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan huntap.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengapresiasi langkah cepat dan koordinasi yang dilakukan Pemprov Sumut. Ia menekankan agar pembangunan huntap benar-benar dikawal hingga tuntas. ”Tolong dikawal ya Pak Gubernur. Contohnya di Tapanuli Utara, saya sudah kunci selesai 21 Maret 2026. Ini kolaborasi yang bagus—tanah dari pemda, provinsi turun langsung, bupati juga aktif mengawasi,” ujar Maruarar.
Rapat tersebut turut diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta jajaran Pemerintah Provinsi Sumut, di antaranya Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Sulaiman Harahap.
Di bagian lain, pascabanjir dan longsor yang melanda Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara, pemerintah kembali menegaskan komitmennya untuk membenahi secara total tata kelola sumber daya alam (SDA).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menyatakan pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas dengan menata ulang pengelolaan hutan dan SDA di Pulau Sumatera.
Salah satunya melalui pencabutan izin usaha skala besar yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan memperparah dampak bencana. ”Pemerintah pusat melalui Menteri Kehutanan telah mencabut izin pemanfaatan lahan skala besar, termasuk jutaan hektare izin perkebunan sawit dan izin pemanfaatan kayu hasil hutan,” ujar Pratikno dalam press update penanganan banjir dan longsor di Banda Aceh pada Kamis (25/12).
Kebijakan tersebut, menurut dia, merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemanfaatan lahan yang tidak berkelanjutan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama di wilayah rawan bencana.
Selain sektor kehutanan, pemerintah juga menindak aktivitas pertambangan yang dinilai berisiko terhadap kelestarian lingkungan.
Pratikno mengatakan Kementerian Lingkungan Hidup telah menyegel aktivitas lima perusahaan tambang besar. ”Karena dinilai berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Baca Juga: Satpol PP Padang Intensifkan Patroli Nataru, Amankan 9 Penghuni Kos dan 4 Remaja Pengguna Ganja
Langkah penegakan hukum ini, lanjut Pratikno, menjadi sinyal bahwa pemerintah tidak lagi mentolerir praktik usaha yang mengabaikan aspek lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar penanganan pascabencana tidak berhenti pada pemulihan fisik semata. ”Kami tidak hanya memulihkan kondisi seperti semula, tetapi harus memastikan ke depan menjadi lebih baik,” kata Pratikno.
Terkait hunian, Menko PMK menyampaikan pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan hunian tetap (huntap) terus dipercepat. Di Sumatera Barat, pembangunan huntara telah berjalan di 6 kabupaten/kota, di Sumatera Utara di 3 kabupaten/kota, sementara di Aceh telah dimulai di satu kabupaten dan terus dipercepat di wilayah lainnya.
”Percepatan pembangunan hunian ini terus dilakukan. Penyiapan lahan oleh pemerintah daerah dan pembangunannya dikerjakan bersama-sama, dikoordinasikan BNPB, dengan dukungan TNI-Polri organisasi masyarakat elemen masyarakat bahu membahu membantu,” jelasnya.
Dalam aspek konektivitas dan transportasi, Menko PMK mengungkapkan bahwa dari 81 ruas jalan nasional terdampak di tiga provinsi, sebanyak 72 ruas atau hampir 90 persen telah kembali berfungsi. Sisanya masih dalam proses percepatan penanganan agar distribusi logistik dan akses layanan darurat semakin lancar.
Pemulihan layanan kesehatan dasar juga terus berjalan. Menko PMK menyampaikan bahwa seluruh rumah sakit pemerintah di wilayah terdampak telah kembali beroperasi, meskipun sebagian masih belum maksimal. Ratusan puskesmas juga telah kembali melayani masyarakat dengan dukungan tenaga kesehatan dan relawan.
”Terima kasih kepada ratusan dokter relawan dari berbagai perguruan tinggi yang bersedia berjibaku di lapangan dan di pengungsian. Ini sangat membantu pelayanan kesehatan masyarakat terdampak,” ujarnya.
Pada aspek distribusi bantuan, Menko PMK memastikan stok logistik di titik utama dalam kondisi memadai dan terus diupayakan menjangkau desa-desa terisolasi melalui jalur darat dan udara. Upaya luar biasa dilakukan oleh petugas dan relawan untuk memastikan bantuan, termasuk pangan, BBM, dan LPG, dapat menjangkau seluruh masyarakat terdampak.
Di sektor pendidikan, Menko PMK menyampaikan sekitar 65 persen sekolah di Aceh telah disiapkan untuk kembali beroperasi, sementara di Sumatera Barat dan Sumatera Utara tingkat kesiapan operasional sekolah telah mendekati 90 persen. ”Pemerintah terus berkomitmen melalui berbagai upaya agar proses belajar mengajar formal kembali berjalan pada Januari 2026,” ucapnya.
Menutup pernyataannya, Menko PMK menegaskan bahwa seluruh upaya pemulihan merupakan mandat langsung Presiden Republik Indonesia.
”Arahan Bapak Presiden sangat jelas dan tegas agar semua terus bekerja tanpa henti mengerahkan seluruh sumber daya nasional untuk percepatan penanganan bencana sampai kehidupan dan penghidupan masyarakat bisa dipulihkan bahkan menjadi lebih baik,” ujar Pratikno.
Dalam kesempatan tersebut, Menko PMK juga menyampaikan empati, doa, dan harapan kepada masyarakat terdampak bencana. ”Kepada bapak ibu warga Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, kami terus berdoa semoga bapak ibu dalam keadaan sehat dan kuat menghadapi cobaan ini. Pemerintah bekerja keras luar biasa membantu bapak ibu semuanya,” ujar Menko PMK.
Menko PMK mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap dinamika cuaca yang masih berpotensi hujan, serta mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus memberikan dukungan kepada warga terdampak. (*)
Editor : Eri Mardinal