Pernyataan tersebut disampaikan Nevi sebagai respons atas sejumlah kebijakan fiskal yang mulai dijalankan pemerintah.
Insentif PPN DTP Dinilai Tepat Sasaran
Nevi menegaskan bahwa kelanjutan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sektor perumahan merupakan kebijakan yang tepat sasaran karena menyentuh kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menyebut sektor perumahan memiliki efek pengganda besar terhadap industri nasional, mulai dari semen, baja, keramik, hingga furnitur serta pembiayaan.
“Di tengah ketidakpastian global, menjaga permintaan domestik melalui sektor perumahan adalah langkah strategis,” ujar Nevi.
Namun demikian, ia mengingatkan agar insentif tersebut tidak hanya dinikmati pengembang besar.
Di sisi lain, Nevi memastikan Komisi VI akan mendorong agar kebijakan tersebut diperkuat melalui peningkatan penggunaan bahan bangunan dalam negeri, peningkatan TKDN, serta optimalisasi peran BUMN perumahan dan perbankan nasional untuk menggerakkan industri dan lapangan kerja.
Penarikan SAL Rp75 Triliun dan Imbauan Kehati-hatian
Menanggapi penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp75 triliun dari perbankan BUMN, Nevi menyatakan memahami langkah tersebut sebagai upaya optimalisasi kas negara agar belanja tetap ekspansif pada masa awal pemerintahan. “Ini menunjukkan pemerintah ingin fiskal bekerja cepat untuk menopang pertumbuhan,” jelasnya.
Meski demikian, ia menekankan perlunya kehati-hatian. Menurut Nevi, bank BUMN bukan hanya tempat parkir dana negara, tetapi instrumen penting pembangunan ekonomi. Ia menilai penarikan SAL harus bersifat sementara, terukur, dan transparan agar tidak menekan likuiditas maupun mengganggu penyaluran kredit UMKM, KUR, dan pembiayaan sektor riil.
Penataan Tarif Bea Keluar Batu Bara Perlu Keseimbangan
Selain itu, Nevi juga menyoroti rencana penataan skema tarif bea keluar ekspor batu bara. Ia menilai kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan keseimbangan antara penerimaan negara dan daya saing industri.
Menurutnya, tarif harus dirancang adaptif terhadap harga global, dibedakan antara batu bara mentah dan kebutuhan domestik, serta diselaraskan dengan roadmap hilirisasi dan transformasi BUMN energi.
“Saya di Komisi VI mendukung penuh penguatan fiskal pemerintahan Presiden Prabowo. Yang kami tekankan, setiap kebijakan harus berdampak nyata bagi industri nasional, lapangan kerja, dan memperkuat BUMN sebagai mitra strategis pembangunan,” pungkasnya.(*)
Editor : Heri Sugiarto