Dorongan tersebut disampaikan wakil rakyat asal Sumbar itu dalam rapat kerja Komisi V DPR RI bersama Menteri PU di Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Dalam rapat tersebut, Zigo menyampaikan sejumlah catatan atas paparan program Kementerian PU tahun 2025. Salah satu isu yang ia tekankan adalah lambannya penyerahan pasar modern yang telah selesai dibangun namun belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah.
"Kondisi ini terjadi di beberapa wilayah, termasuk Kota Padang dan Kabupaten Dharmasraya," tegasnya.
Zigo menjelaskan bahwa pemindahan aktivitas pedagang dari pasar tradisional ke pasar modern membutuhkan proses yang panjang dan membutuhkan kepastian status aset.
Ia menyampaikan bahwa hingga saat ini aset pasar tersebut belum diserahkan kepada pemerintah daerah, sehingga daerah tidak memiliki dasar untuk memungut retribusi sebagai sumber pendapatan.
"Situasi ini membuat pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan pengelolaan pasar," tambahnya.
Ia juga menyinggung kondisi pasar di Kota Padang yang masih menghadapi kendala penertiban.
Menurut Zigo, Pemko Padang juga menyampaikan keluhan terkait belum tuntasnya proses serah terima aset dari Kementerian PU kepada pemerintah daerah.
Zigo meminta agar percepatan serah terima aset menjadi perhatian serius, sehingga fasilitas pasar yang dibangun dapat dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah.
Selain itu, ia menyoroti banyaknya usulan pembangunan pasar baru tahun 2026 melalui Ditjen Prasarana Strategis.
Zigo menegaskan bahwa pembangunan pasar perlu dilengkapi fasilitas pendukung, terutama pengelolaan sampah. Ia mengusulkan agar setiap pembangunan pasar baru memasukkan fasilitas TPS 3R dalam satu paket pekerjaan karena pasar merupakan salah satu sumber sampah terbesar.
Selain soal pasar, Zigo mengungkapkan sejumlah aset sektor Cipta Karya yang mengalami hambatan serupa, termasuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang belum berfungsi karena serah terima aset belum selesai.
Ia mencontohkan TPA di Kabupaten Solok Selatan yang dibangun sejak 2019 namun proses penyerahannya belum tuntas.
Zigo meminta Kementerian PU memperkuat penertiban aset agar pembangunan yang telah dilakukan tidak terbengkalai.
"Perlu data penertiban aset yang jelas untuk memastikan pemanfaatan fasilitas berjalan optimal," ingatnya.
Pada bagian akhir penyampaiannya, Zigo menegaskan program pengendalian banjir di Sumbar. Ia mengapresiasi penanganan bencana yang dilakukan pemerintah pusat, namun mencatat adanya pengurangan anggaran pada beberapa titik pengendalian banjir dibandingkan dokumen Satuan 3 yang diterima DPR pada November.
Beberapa lokasi yang perlu perhatian meliputi pengendalian banjir Batang Anai, pembangunan sabodam di Agam, serta pengendalian banjir Batang Suliti.
Zigo menyatakan akan menyerahkan data lengkap kepada Menteri PU.
Ia meminta agar anggaran program pengendalian banjir tersebut dipulihkan dan dicantumkan kembali dalam perbaikan DIPA, agar penanganan banjir di daerah berjalan efektif dan tidak menimbulkan dampak baru di wilayah lain.(*)
Editor : Heri Sugiarto