Forum ini membahas dinamika investasi nasional, respons terhadap evaluasi lembaga internasional, serta strategi pemerintah menjaga stabilitas makroekonomi di tengah tekanan global.
Rektor Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menegaskan pasar modal merupakan sektor paling sensitif terhadap perubahan ekonomi.
Ia mengibaratkannya sebagai bendungan besar yang menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor usaha, serupa peran APBN dan dana pensiun.
Menurutnya, pasar modal berfungsi sebagai koneksi utama dengan keuangan global.
Pengalaman sejumlah perusahaan nasional yang berkembang lewat pendanaan publik menjadi bukti peran strategis pasar modal dalam memperluas bisnis dan basis pelanggan.
Namun, ia juga menyampaikan peringatan terkait kondisi terkini, khususnya setelah evaluasi MSCI yang dinilai memberi sinyal tekanan pada pasar domestik.
Ia menyebut gejolak pasar sebagai indikator kesehatan ekosistem ekonomi secara keseluruhan.
Ekonom Paramadina, Wijayanto Samirin, memaparkan data portofolio investasi Indonesia yang mencatat angka negatif sebesar USD 14 miliar pada periode 2025 hingga kuartal III-2026.
Kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya keraguan investor asing serta tren arus keluar modal domestik.
Ia menjelaskan, permasalahan pasar modal merupakan bagian dari persoalan struktural yang lebih luas.
Penurunan outlook dari Moody’s pada 5 Februari lalu, lanjutnya, dipicu kekhawatiran terhadap tata kelola, risiko fiskal, dan kebijakan yang dinilai sulit diprediksi.
Baca Juga: Tol Padang-Sicincin Berlaku Buka Tutup di KM 19 Mulai 23 Februari, Ini Jadwal dan Alasannya
“Fokus penilaian lembaga internasional terletak pada governance dan konsistensi kebijakan. Peringatan ini sebenarnya sudah lama disuarakan,” ujarnya.
Di sisi lain, CEO Investortrust Primus Dorimulu menilai kebijakan ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto berada di jalur yang tepat.
Ia merujuk pertumbuhan produk domestik bruto kuartal IV-2025 sebesar 5,39 persen secara tahunan sebagai indikator ketahanan ekonomi.
Primus juga menyoroti langkah Kementerian Keuangan dalam memperkuat likuiditas perbankan melalui injeksi dana guna menutup kesenjangan antara dana pihak ketiga dan penyaluran kredit.
Menanggapi evaluasi MSCI, pemerintah menyiapkan sejumlah reformasi struktural, termasuk peningkatan batas minimum kepemilikan saham publik (free float) menjadi 15 persen, transparansi Ultimate Beneficial Ownership (UBO), serta penguatan penegakan hukum pasar modal.
Selain itu, dilakukan reformasi kelembagaan melalui demutualisasi Bursa Efek Indonesia, revisi aturan investasi bagi asuransi dan dana pensiun, transparansi data KSEI, serta sinergi antara pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan dan SRO.
Diskusi yang dipandu M. Rosyid Jazuli menyimpulkan bahwa konsistensi kebijakan, penegakan hukum, serta stabilitas makroekonomi menjadi faktor utama dalam memulihkan kepercayaan investor internasional di tengah tantangan eksternal.(*)
Editor : Hendra Efison