Direktur Utama Jasa Marga Rivan A Purwantono mengatakan, diskon berlaku empat hari, pada 15-16 Maret 2026 dan 26-27 Maret 2026. “Ini bentuk dukungan dalam menjaga kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026,” paparnya.
Di Tol Trans Jawa, potongan tarif itu berlaku di Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC.
Sementara, diskon juga berlaku pada ruas tol di wilayah Trans Sumatra yang meliputi Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT).
Selain itu di wilayah Bandung-Cisumdawu yang mencakup Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).
“Program diskon tarif berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus,” ujar Rivan.
Kebijakan itu, kata Rivan, diharapkan dapat mendorong pengguna jalan untuk mudik lebih awal. Sehingga, distribusi lalu lintas di jalan tol dapat lebih terjaga dan merata.
Jasa Marga memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada 18 Maret 2026. Sedangkan, puncak arus balik diprediksi pada 24 Maret 2026.
Menurut Rivan, diskon tarif tol dapat mendorong pengguna tol untuk mengatur waktu perjalanan di luar periode puncak arus lalu lintas.
Hasil survei Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut, sekitar 48 persen responden bersedia mengubah waktu perjalanan bila ada kebijakan Work From Anywhere (WFA) serta tambahan stimulus berupa diskon tarif tol.
“Jasa Marga dapat mengoptimalkan kapasitas jalan tol sehingga distribusi lalu lintas menjadi lebih merata dan layanan kepada pengguna jalan dapat terjaga sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol,” terang Rivan.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir memperkirakan ada 143 juta orang yang mudik dengan berbagai moda transtportasi.
Itu sekitar 50,2 persen dari total populasi nasional dengan menggunakan berbagai moda transportasi.
Untuk mengamankan arus mudik dan Idul Fitri, Polri bersama TNI serta stakeholder terkait akan melaksanakan Operasi Ketupat 2026 mulai 13 Maret hingga 25 Maret 2026.
“Kami libatkan sebanyak 389.681 personel gabungan di seluruh Indonesia,” ujarnya.
Polisi juga telah menyiapkan 2.756 posko pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu.
Pos tersebut ditempatkan di berbagai titik strategis guna memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pengamanan juga difokuskan pada 185.544 objek yang meliputi 121.796 masjid, 54.516 lokasi salat Idul Fitri, 4.640 objek wisata, 2.962 pusat perbelanjaan, 618 terminal, 562 pelabuhan, 268 stasiun kereta api, serta 182 bandara, termasuk berbagai titik keramaian masyarakat lainnya.
Hindari Penumpukan
Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan, pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario untuk memastikan arus mudik Lebaran 2026 berlangsung aman, lancar, dan selamat.
Salah satunya, mendistribusikan pergerakan pemudik agar tidak menumpuk pada satu waktu tertentu.
Menurut Pratikno, survei memperkirakan ada 143.915.053 pemudik. Tetapi, dari pengamatan lapangan, dari tahun ke tahun, lebih tinggi 10 persen dari survei.
“Artinya sekitar 155 juta manusia bergerak. Distribusi pergerakan pemudik menjadi sangat penting,” ucapnya.
Untuk mengantisipasi lonjakan mobilitas, pemerintah menerapkan sejumlah kebijakan, seperti fleksibel working arrangement (WFA) pada 16–17 Maret dan 25–27 Maret 2026.
Lalu, libur sekolah mulai 16 Maret 2026, serta cuti bersama yang diharapkan dapat menyebarkan waktu perjalanan masyarakat.
Selain itu, pemerintah juga mewaspadai potensi cuaca ekstrem selama mudik. Dari perkiraan BMKG, sebagian wilayah Indonesia masih berpotensi mengalami curah hujan menengah hingga tinggi akibat dinamika atmosfer dan potensi bibit siklon.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah telah menyiapkan operasi modifikasi cuaca, kesiapan 191 Unit Pelaksana Teknis BMKG, serta pelaksanaan Operasi Ketupat Polri pada 13–26 Maret 2026.
Ada pula posko terpadu lintas kementerian/lembaga juga disiagakan di berbagai titik untuk memberikan layanan kepada masyarakat.
Dalam aspek kesehatan dan keselamatan perjalanan, pemerintah menyiagakan lebih dari 2.700 pos pelayanan kesehatan di sepanjang jalur mudik serta menggelar pemeriksaan kesehatan bagi pengemudi angkutan umum.
“Sudah dilakukan cek kesehatan terhadap 338 pengemudi bus di sejumlah pool perusahaan dan terminal di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dan akan diperluas ke daerah-daerah lain. Pemeriksaan meliputi tekanan darah, gula darah, tes alkohol, serta narkotika dan zat adiktif lainnya,” paparnya.
Pengawasan Pangan
BPOM melakukan intensifikasi pengawasan pangan selama Ramadan dan jelang Idul Fitri 2026. Hingga 5 Maret 2026, total 1.134 sarana peredaran pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia telah diperiksa.
Perinciannya 569 sarana ritel modern (50,2 persen), 369 sarana ritel tradisional (32,5 persen), 188 gudang distributor (16,6 persen), tujuh gudang importir (0,6 persen), dan satu gudang e-commerce (0,1 persen).
Hasilnya, ada 34,8 persen atau 395 sarana tidak memenuhi ketentuan (TMK). Detailnya, 227 sarana ritel modern, 143 sarana ritel tradisional, 24 gudang distributor, serta satu gudang importir yang tidak memenuhi ketentuan.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan, 395 sarana tersebut dinyatakan tidak memenuhi ketentuan karena menjual produk pangan olahan yang tidak sesuai aturan.
Seperti, tidak ada izin edar (TIE)/ilegal, kedaluwarsa, maupun dalam kondisi rusak.
“Dari hasil pengawasan tersebut, BPOM menemukan 56.027 pieces produk pangan olahan TMK dengan nilai keekonomian yang diperkirakan lebih dari Rp 600 juta,” ujarnya Rabu (11/3).
Pengawasan pangan Ramadan tahun ini, kata Ikrar, dilaksanakan berbasis risiko dengan menyasar sarana peredaran yang memiliki rekam jejak pengawasan kurang baik.
Termasuk, gudang marketplace seiring meningkatnya tren belanja online masyarakat.
Jenis temuan terbesar masih didominasi produk pangan olahan ilegal sebesar 48,9 persen atau 27.407 pieces. Selain itu, produk kedaluwarsa 42,4 persen atau 23.776 pieces, serta pangan rusak 8,7 persen atau 4.844 pieces.
“Produk TIE paling banyak ditemukan di Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara,” jelas Ikrar. (idr/mia/aph/jpg)
Editor : Novitri Selvia