Hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan jatuh ke kondisi rawan pangan akut jika konflik terus berlanjut dan harga energi global tetap tinggi.
Situasi tersebut menjadi alarm bagi banyak negara untuk memperkuat ketahanan pangan masing-masing.
Menanggapi ancaman tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa dunia memang tengah menghadapi ancaman krisis pangan serius.
Ia menegaskan bahwa setiap negara harus memperkuat ketahanan pangan dan tidak bergantung pada pihak lain.
Kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, dan biaya logistik yang meningkat disebut berpotensi memicu inflasi pangan global sebagaimana pernah terjadi pada perang Rusia–Ukraina pada 2022.
Amran menegaskan bahwa negara yang mampu memproduksi pangannya sendiri akan berada pada posisi paling aman dalam menghadapi krisis geopolitik global.
Dalam konteks ini, Indonesia menurut Amran telah berada pada jalur yang tepat menuju kemandirian pangan melalui serangkaian program pembangunan pertanian.
Ia menyebut Indonesia memiliki potensi alam dan sumber daya manusia yang memadai untuk mencapai swasembada dan bahkan menjadi lumbung pangan dunia.
Program intensifikasi dan ekstensifikasi yang dijalankan pemerintah menghasilkan capaian swasembada pangan tahun lalu.
Intensifikasi dilakukan melalui benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman, sementara ekstensifikasi melibatkan cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa.
Menurut Amran, pilar utama swasembada berkelanjutan meliputi deregulasi dan transformasi pertanian ke arah modern.
Pemerintah telah menerbitkan 13 Peraturan Presiden dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat percepatan program.
Reformasi terbesar terjadi pada tata kelola pupuk, di mana distribusi dipangkas menjadi jalur langsung sehingga menurunkan biaya hingga 20 persen dan meningkatkan volume pupuk 700 ribu ton tanpa tambahan anggaran.
Ia menambahkan bahwa mekanisasi pertanian telah meningkatkan efisiensi tenaga kerja hingga 90 persen dan menurunkan biaya produksi hingga 50 persen.
Dampaknya terlihat pada peningkatan kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) yang kini mencapai angka 125, tertinggi sepanjang sejarah.
"Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah Rp6.500 per kilogram mendorong perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani," tambahnya.
Produksi beras nasional, kata Amran, dalam kondisi surplus, mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya.
"Cadangan beras pemerintah juga tercatat lebih dari 4 juta ton dan diperkirakan terus meningkat," ungkapnya.
Amran menyebut kondisi tersebut menunjukkan bahwa fondasi ketahanan pangan nasional semakin kuat menghadapi ketidakpastian global.
Untuk memperkuat produksi jangka panjang, pemerintah menjalankan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
Revitalisasi ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan dengan sistem irigasi modern menjadi tahap awal pengembangan kawasan pangan baru nasional.
Amran menegaskan bahwa kombinasi deregulasi, modernisasi, cetak sawah, pompanisasi, optimalisasi lahan, dan kebijakan harga menjadi fondasi utama swasembada berkelanjutan.
Di tengah ancaman krisis global, Indonesia memperkuat produksi dan cadangan pangan nasional, sekaligus membuka peluang menjadi negara mandiri dan berkontribusi pada stabilitas pangan dunia.(*)
Editor : Heri Sugiarto