PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Indonesia mencatat tonggak baru dalam industri pupuk nasional setelah melepas ekspor pupuk urea ke Australia senilai sekitar Rp7 triliun, Kamis (14/5/2026).
Pengiriman tahap awal dilakukan melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) dan PT Pupuk Kalimantan Timur, menandai transformasi Indonesia dari negara yang kerap menghadapi kelangkaan pupuk menjadi produsen pupuk berdaya saing global.
Pelepasan ekspor perdana tersebut ditinjau langsung oleh Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman di Pelabuhan Bontang, Kalimantan Timur, pada Kamis 14 Mei 2026.
Ekspor ini menjadi bagian dari kerja sama government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Australia dalam memperkuat rantai pasok pupuk regional.
Tahap Perdana 47.250 Ton, Menuju Komitmen 500.000 Ton
Dalam kunjungannya, Mentan Amran menjelaskan bahwa ekspor perdana yang dikirim hari ini mencapai 47.250 ton pupuk urea dengan nilai sekitar Rp600 miliar.
Jumlah tersebut merupakan bagian awal dari komitmen ekspor sebesar 250.000 ton dan akan ditingkatkan hingga 500.000 ton.
“Rencana kita akan ekspor 250.000 ton ke Australia dan kemudian ditingkatkan hingga 500.000 ton,” ujarnya.
Mentan Amran menegaskan bahwa capaian ini mencerminkan meningkatnya daya saing industri pupuk nasional serta terbukanya pasar baru di sejumlah negara.
“Kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih kepada Pupuk Indonesia atas kerja keras dan capaiannya,” kata Amran.
Negara Antre: India, Filipina, Brasil, hingga Bangladesh
Tidak hanya Australia, sejumlah negara besar telah menyampaikan minat untuk membeli pupuk produksi Indonesia. Menurut Amran, permintaan terbesar datang dari India.
“Dubes India sudah menghubungi saya langsung meminta 500.000 ton. Filipina, Brazil, Bangladesh dan beberapa negara lain juga berminat. Ini yang kita syukuri dan banggakan,” ujarnya.
Permintaan tersebut disebut sebagai sinyal kuat bahwa standar kualitas pupuk Indonesia kini mampu bersaing dengan produsen global lain.
Dampak Kebijakan Presiden Prabowo: Subsidi Naik, Harga Turun
Mentan Amran menegaskan keberhasilan ekspor pupuk nasional tidak lepas dari kebijakan strategis Presiden Prabowo Subianto yang melakukan reformasi besar-besaran di sektor pupuk.
Pada awal pemerintahan, Presiden Prabowo menaikkan alokasi pupuk bersubsidi dari sekitar 4,55 juta ton menjadi 9,55 juta ton.
Lonjakan alokasi ini memperluas jangkauan penerima manfaat kepada sekitar 160 juta orang yang bekerja di sektor pertanian.
Tidak hanya itu, pemerintah juga menurunkan harga pupuk bersubsidi sebesar 20% tanpa menambah beban APBN, sekaligus menambah volume pupuk bersubsidi sebanyak 700 ribu ton.
“Di saat geopolitik dunia memanas, Alhamdulillah harga pupuk kita turun 20 persen. Ini kebahagiaan bagi 160 juta petani Indonesia dan 115 juta petani padi,” ujar Amran.
145 Aturan Dipangkas, Distribusi Lebih Cepat
Untuk mempercepat distribusi, pemerintah melakukan deregulasi total terhadap 145 aturan lintas kementerian dan lembaga yang dinilai menghambat penyaluran pupuk.
Sistem distribusi kini dipangkas menjadi lebih ringkas dengan pola Kementan–PIHC–Gapoktan/Koperasi–Petani.
Melalui penyederhanaan tersebut, pupuk bersubsidi diharapkan lebih cepat diterima petani sehingga produktivitas nasional lebih terjamin.
Dengan meningkatnya kapasitas produksi, pembenahan tata kelola, serta lonjakan permintaan ekspor dari berbagai negara, pemerintah optimistis bahwa Indonesia akan semakin kuat dalam rantai pasok pupuk global.(*)
Editor : Heri Sugiarto