Prabowo Subianto Tegaskan Program Utama Pemerintah: Amankan Pangan dan Wujudkan Swasembada

Heri Sugiarto • Dipublikasikan Rabu, 20 Mei 2026 | 20:10 WIB
Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).(Foto: Setkab)
Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).(Foto: Setkab)

PADEK.JAWAPOS.COM-Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengamanan pangan nasional dan pencapaian swasembada pangan menjadi program utama pemerintah.

Langkah ini dilakukan untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai salah satu kekuatan ekonomi dunia.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027, Rabu (20/5/2026).

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa berbagai lembaga dan pakar internasional memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar keempat atau kelima dunia pada 2045.

Menurutnya, prediksi tersebut harus menjadi dorongan untuk memperkuat ketahanan nasional, terutama di sektor pangan dan pertanian.

“Program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan,” tegas Presiden Prabowo.

Prabowo menjelaskan bahwa pengalaman menghadapi krisis global—mulai dari pandemi Covid-19, konflik geopolitik, hingga gangguan produksi pangan dunia—menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.

Saat terjadi gejolak global, negara pengekspor cenderung menutup akses ekspor sehingga harga pangan melonjak.

“Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Harga pangan naik semua,” ujarnya.

Pemerintah bergerak cepat memperkuat produksi pangan nasional dan meningkatkan cadangan pangan pemerintah.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa produksi pangan Indonesia saat ini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia.

“Cadangan yang ada di gudang pemerintah bahkan tidak cukup sehingga kita harus menyewa gudang tambahan,” kata Presiden Prabowo.

Cadangan beras pemerintah yang pada Desember 2025 berada di angka 3,25 juta ton, telah meningkat menjadi lebih dari 5,3 juta ton per 10 Mei 2026.

Selain pangan, Presiden Prabowo menekankan kontribusi kuat sektor pertanian dan perkebunan terhadap perekonomian nasional.

Indonesia kini menjadi pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia, dengan devisa ekspor mencapai USD 23 miliar atau sekitar Rp391 triliun pada 2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, nilai ekspor sektor pertanian sepanjang Januari–Desember 2025 mencapai Rp756,59 triliun, meningkat sekitar Rp166 triliun dibanding periode sebelumnya.

Sementara itu, impor pertanian turun sekitar Rp41 triliun. Kondisi ini menegaskan bahwa sektor pertanian menjadi bantalan utama ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa pemerintah berhasil memperkuat produksi pupuk nasional. Indonesia kini bahkan mampu memenuhi permintaan sejumlah negara lain berkat surplus produksi.

“Kita diminta bantuan pupuk oleh negara-negara lain karena produksi pupuk kita lebih,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya melepas ekspor perdana pupuk urea ke Australia di Dermaga BSL PT Pupuk Kalimantan Timur, Bontang, Kamis (14/5/2026).

Kerja sama ini diawali dengan dengan komitmen ekspor sebesar 250.000 ton dan ditargetkan meningkat menjadi 500.000 ton, dengan potensi nilai mencapai sekitar Rp7 triliun.

Langkah tersebut sekaligus menegaskan semakin kuatnya posisi Indonesia dalam mendukung ketahanan pangan nasional dan memperkuat perannya pada rantai pasok pupuk global.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah Republik Indonesia, pemerintah berhasil menurunkan harga pupuk hingga 20 persen sehingga petani dapat memperoleh pupuk dalam jumlah yang cukup.

“Kita harus menjaga bersama agar pupuk subsidi tidak diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain,” pungkas Presiden Prabowo.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengatakan arahan Presiden Prabowo untuk mengamankan pangan nasional menjadi pegangan utama dalam mempercepat swasembada dan memperkuat ketahanan pangan nasional.

“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, pangan harus aman dan Indonesia harus semakin mandiri. Karena itu kami bergerak cepat meningkatkan produksi, memperkuat cadangan pangan, mempercepat tanam, memperbaiki irigasi, memastikan pupuk tersedia, hingga memperkuat hilirisasi agar manfaatnya langsung dirasakan petani,” ujar Mentan Amran.

Mentan Amran menegaskan Kementerian Pertanian terus mempercepat berbagai program strategis untuk menjaga momentum peningkatan produksi dan memperkuat cadangan pangan nasional.

Menurut Mentan Amran, peningkatan cadangan beras pemerintah yang kini menembus lebih dari 5,3 juta ton menjadi bukti bahwa strategi penguatan produksi mulai menunjukkan hasil nyata.

“Ini hasil kerja bersama. Stok meningkat, produksi meningkat, dan petani semakin bergairah karena pemerintah hadir mengawal dari produksi hingga penyerapan,” katanya.

Mentan Amran juga menegaskan pengawasan distribusi pupuk subsidi akan terus diperkuat agar tepat sasaran dan benar-benar diterima petani.

“Kami tidak akan memberi ruang bagi penyelewengan pupuk karena pupuk merupakan instrumen penting menjaga produktivitas dan keberhasilan swasembada pangan,” tegasnya.(*)

Editor : Heri Sugiarto
swasembada pangan Indonesia Prabowo Subianto kebijakan pangan produksi pangan Indonesia 2026 ekspor pertanian Indonesia ketahanan pangan nasional