PADEK.JAWAPOS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) mempercepat program pompanisasi sebagai langkah mitigasi menghadapi potensi fenomena El Nino 2026 yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berada pada kategori lemah hingga moderat.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan petani tetap dapat menanam, menjaga produksi pangan nasional, sekaligus mempertahankan target swasembada pangan.
Upaya tersebut ditempuh melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, serta optimalisasi sumber air sebagai antisipasi terhadap potensi penurunan curah hujan.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah memilih melakukan langkah antisipatif sebelum dampak kekeringan meluas. Menurutnya, pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan bahwa mitigasi harus dilakukan sejak dini.
"Kita harus bergerak sebelum kekeringan meluas. Jangan sampai petani kehilangan musim tanam. Karena itu kami mempercepat berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui gerakan pompanisasi agar air tetap tersedia dan produksi pangan tetap aman," kata Amran.
Selain pompanisasi, Kementan juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.
"Kita tidak boleh menunggu krisis terjadi. Prinsip kita adalah mitigasi dari hulu. Air harus tersedia, irigasi harus berfungsi, dan petani harus tetap bisa menanam. Dengan cara itu, produksi pangan nasional tetap terjaga meskipun menghadapi tantangan iklim," ujarnya.
Amran menambahkan, strategi mitigasi perubahan iklim menjadi semakin penting seiring upaya pemerintah mempercepat pencapaian swasembada pangan.
Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah, menurutnya, telah menunjukkan hasil positif yang tercermin dari meningkatnya produksi pangan nasional, cadangan beras pemerintah yang mencapai sekitar 5,1 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah, serta proyeksi Food and Agriculture Organization (FAO) yang menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di dunia pada periode 2025–2026.
Pompanisasi menjadi salah satu strategi adaptasi perubahan iklim yang dijalankan Kementan agar sumber air tetap dapat dimanfaatkan ketika curah hujan menurun. Melalui pompa air, lahan yang berpotensi mengalami kekeringan tetap dapat diairi sehingga petani tidak kehilangan kesempatan tanam.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyerahan tujuh unit pompa air kepada tujuh kelompok tani di Kecamatan Sukra, Kabupaten Indramayu, oleh Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), Andi Nur Alamsyah, pada Senin (29/6).
Menurut Andi, Kecamatan Sukra memiliki potensi kekeringan seluas 1.945 hektare. Dengan tambahan pompa air tersebut, potensi luas tanam pada musim berikutnya diperkirakan meningkat menjadi 3.445 hektare.
"Bantuan pompa air ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memastikan petani tetap memiliki akses air. Dengan begitu, lahan yang berpotensi terdampak kekeringan tetap dapat ditanami sehingga produktivitas pertanian dan pendapatan petani tetap terjaga," ujarnya.
Andi menjelaskan, program pompanisasi telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan luas tanam di Kabupaten Indramayu.
Target luas tanam pada Juni 2026 semula sekitar 25 ribu hektare. Namun, dengan dukungan sekitar 200 unit pompa air yang didistribusikan Kementerian Pertanian, potensi luas tanam meningkat menjadi sekitar 41 ribu hektare.
"Ini menunjukkan bahwa intervensi pompanisasi mampu menjaga bahkan meningkatkan luas tanam di tengah ancaman kekeringan," katanya.
Menurut Andi, program pompanisasi bukan sekadar bantuan alat dan mesin pertanian, melainkan bagian dari strategi nasional menghadapi perubahan iklim sekaligus menjaga keberlanjutan produksi pangan.
"Pompanisasi adalah instrumen mitigasi yang sangat efektif. Dengan memanfaatkan sumber-sumber air yang tersedia, kita memastikan petani tetap bisa menanam meskipun curah hujan menurun," katanya.
Kementerian Pertanian akan terus memantau perkembangan iklim di berbagai wilayah Indonesia serta mempercepat langkah antisipasi sesuai kebutuhan di lapangan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani, pemerintah optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat dicapai meskipun menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. (*)
Editor : Heri Sugiarto