PADEK.JAWAPOS.COM – Presiden Prabowo Subianto menegaskan sektor pertanian menjadi fondasi utama pembangunan nasional. Di tengah gejolak global, Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras pemerintah tertinggi sepanjang sejarah, serta mencatat Nilai Tukar Petani (NTP) tertinggi sejak Indonesia merdeka.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat memberikan taklimat dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/7).
Presiden menegaskan ukuran utama keberhasilan sebuah negara adalah kemampuannya menyediakan pangan bagi rakyat.
"Setiap negara, setiap perekonomian itu pasti diukur. Kita bertanya, apakah bangsa itu bisa memberi pangan, memberi makan untuk rakyatnya. Itu yang paling mendasar. Untuk apa kita merdeka kalau kita tidak bisa memberi yang paling dasar dari sebuah peradaban, yaitu pangan," ujar Presiden.
Menurut Presiden, tidak ada peradaban yang mampu bertahan tanpa ketahanan pangan. Karena itu, pemerintah menempatkan pembangunan pertanian sebagai prioritas melalui penyediaan lahan produktif, pengelolaan air, kebijakan yang berpihak kepada petani, serta ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau.
"Kita bertanya sekarang, apakah harga pangan terkendali, apakah pupuk tersedia untuk rakyat, untuk petani, dan dengan harga yang terjangkau. Itulah yang terus kita kerjakan," katanya.
Presiden menyampaikan berbagai kebijakan Kabinet Merah Putih telah menghasilkan capaian strategis.
"Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai Tukar Petani kita tertinggi selama sejarah NKRI," tegas Presiden.
Menurut Presiden, capaian tersebut menunjukkan Indonesia mampu memperkuat ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan global akibat konflik dan perubahan iklim.
"Dunia sedang perang. Banyak negara risau dan panik menghadapi masalah pangan. Kita sudah lebih dahulu memperkuat ketahanan pangan kita," ujarnya.
Presiden menegaskan seluruh kebijakan pemerintah berlandaskan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, yang mengatur pengelolaan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurutnya, kekuatan ekonomi nasional harus diwujudkan melalui keberpihakan kepada rakyat, termasuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan terjangkau.
Selain memperkuat produksi pangan, pemerintah terus menjalankan Program Makan Bergizi Gratis sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kemiskinan dan stunting.
Presiden menegaskan Indonesia harus membangun kekuatan sendiri dalam mewujudkan kemandirian pangan dan energi.
"Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang mendasar. PBB pun telah mengingatkan bahwa tantangan terbesar dunia adalah pangan, energi, dan air. Karena itu tidak boleh ada rakyat Indonesia yang lapar," tegas Presiden.
Presiden mengajak seluruh jajaran Kabinet Merah Putih menjaga momentum capaian sektor pertanian serta terus belajar dari berbagai negara yang berhasil membangun ketahanan pangan agar Indonesia semakin mandiri dan berdaulat.
Pada kesempatan terpisah, Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama pemerintah, petani, penyuluh, TNI/Polri, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha pertanian.
Menurut Mentan Amran, Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan strategis sebagaimana disampaikan Presiden. Selain itu, Cadangan Beras Pemerintah telah menembus lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
"Capaian yang disampaikan merupakan hasil kerja keras seluruh pihak. Saat ini Indonesia telah mampu mencapai swasembada seperti yang disampaikan Bapak Presiden pada delapan komoditas pangan strategis. Cadangan Beras Pemerintah juga telah menembus lebih dari 5 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sehingga ketahanan pangan nasional berada pada posisi yang sangat kuat," jelas Mentan.
Mentan Amran menambahkan kesejahteraan petani meningkat. Nilai Tukar Petani mencapai 127,73, didorong kebijakan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah, perbaikan tata kelola distribusi pupuk, serta penurunan harga pupuk sekitar 20 persen tanpa menambah beban anggaran negara.
Selain itu, Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pertanian tumbuh 5,74 persen, yang disebut menjadi pertumbuhan tertinggi dalam sekitar 25 tahun terakhir.
Pemerintah memastikan produksi pangan bulanan berada di atas kebutuhan konsumsi nasional sehingga pasokan tetap aman dan stabil.
"Ke depan kami akan terus mengawal arahan Bapak Presiden agar produksi meningkat, kesejahteraan petani terus naik, harga pangan kita tetap stabil dan membaik, dan Indonesia semakin kokoh sebagai negara yang berdaulat di bidang pangan," pungkas Mentan Amran.(*)
Editor : Heri Sugiarto