PADEK.JAWAPOS.COM –Indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen pada 2026, meningkat dibandingkan 66,64 persen pada 2025 sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029 sebesar 69,35 persen.
Capaian tersebut merupakan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang diumumkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Pengumuman hasil SNLIK 2026 disampaikan oleh Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS. Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
Friderica Widyasari Dewi, mengatakan hasil SNLIK 2026 menjadi gambaran kondisi literasi dan inklusi keuangan masyarakat sekaligus salah satu dasar bagi penyusunan kebijakan.
“SNLIK Tahun 2026 menjadi salah satu rujukan utama bagi OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, serta merancang produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan dan kemampuan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Friderica.
Menurutnya, hasil survei juga memberikan gambaran mengenai kelompok masyarakat yang masih membutuhkan penguatan literasi dan inklusi keuangan, sehingga program ke depan dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran.
“SNLIK Tahun 2026 memberikan arah yang jelas bahwa program literasi dan inklusi keuangan perlu semakin diprioritaskan dan digencarkan bagi segmen masyarakat yang memiliki tingkat literasi atau inklusi keuangan lebih rendah dibandingkan tingkat nasional,” katanya.
Inklusi Keuangan Juga Lampaui Target 2029
Selain literasi, indeks inklusi keuangan masyarakat juga meningkat menjadi 93,61 persen, dari 92,74 persen pada 2025.
Angka tersebut juga telah melampaui target RPJMN 2025–2029 sebesar 93 persen. Dengan demikian, dua indikator utama SNLIK 2026 telah melewati target yang ditetapkan untuk 2029.
SNLIK 2026 Libatkan 75.000 Responden
SNLIK 2026 menjadi survei pertama yang dilakukan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Survei mencakup seluruh 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Jumlah responden mencapai 75.000 orang berusia 15 hingga 79 tahun, jauh lebih banyak dibandingkan SNLIK 2024 dan 2025 yang melibatkan 10.800 responden di 120 kabupaten/kota pada 34 provinsi.
Pendataan lapangan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) dengan melibatkan 3.480 petugas.
Parameter literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara itu, indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Literasi Keuangan Perkotaan Lebih Tinggi
Hasil SNLIK 2026 menunjukkan masih terdapat perbedaan tingkat literasi dan inklusi keuangan berdasarkan karakteristik masyarakat.
Berdasarkan wilayah tempat tinggal, indeks literasi keuangan masyarakat perkotaan mencapai 72,54 persen, lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan yang berada di angka 64,42 persen.
Hal serupa terjadi pada indeks inklusi keuangan. Masyarakat perkotaan mencatat indeks 95,47 persen, sedangkan masyarakat perdesaan sebesar 90,39 persen.
Berdasarkan gender, tingkat literasi keuangan laki-laki dan perempuan relatif setara. Indeks literasi laki-laki tercatat 69,54 persen dan perempuan 69,61 persen.
Sementara indeks inklusi keuangan laki-laki sebesar 93,49 persen dan perempuan 93,73 persen.
Kelompok Usia 26-35 Tahun Paling Melek Keuangan
Dari sisi usia, kelompok 26-35 tahun mencatat indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 78,70 persen.
Kelompok usia 36-50 tahun berada di angka 73,81 persen, disusul usia 18-25 tahun sebesar 73,32 persen. Sementara kelompok usia 51-79 tahun mencapai 60,01 persen dan usia 15-17 tahun sebesar 56,04 persen.
Untuk inklusi keuangan, kelompok usia 26-35 tahun juga mencatat angka tertinggi, yakni 96,27 persen.
Pendidikan Berpengaruh terhadap Literasi Keuangan
SNLIK 2026 juga menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dan literasi keuangan masyarakat.
Semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan, semakin tinggi pula indeks literasi dan inklusi keuangan.
Masyarakat yang tidak atau belum pernah sekolah maupun tidak tamat SD/sederajat memiliki indeks literasi 45,23 persen. Angka tersebut meningkat menjadi 59,67 persen pada lulusan SD, 67,72 persen lulusan SMP, 79,17 persen lulusan SMA, hingga 93,46 persen bagi lulusan perguruan tinggi.
Pada indeks inklusi keuangan, lulusan perguruan tinggi juga mencatat angka tertinggi, yakni 99,49 persen.
Petani hingga Nelayan Masih di Bawah Angka Nasional
Berdasarkan pekerjaan, kelompok pensiunan atau purnawirawan memiliki indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 85,15 persen, diikuti pegawai atau profesional 85,12 persen dan pengusaha atau wiraswasta 76,51 persen.
Sebaliknya, kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan mencatat indeks literasi 59,75 persen. Kelompok tidak atau belum bekerja berada di angka 53,89 persen, sedangkan pelajar atau mahasiswa sebesar 62,72 persen.
Pada indeks inklusi keuangan, kelompok petani, peternak, pekebun, dan nelayan mencapai 87,82 persen. Angka tersebut masih berada di bawah indeks inklusi nasional sebesar 93,61 persen.
Literasi Keuangan Syariah Masih Menjadi Tantangan
SNLIK 2026 juga mengukur literasi dan inklusi berdasarkan jenis keuangan konvensional dan syariah.
Indeks literasi keuangan konvensional mencapai 69,57 persen, sedangkan literasi keuangan syariah sebesar 43,07 persen.
Untuk inklusi keuangan, indeks konvensional mencapai 93,53 persen, sementara indeks inklusi keuangan syariah baru sebesar 13,24 persen.
Hasil survei tersebut menjadi salah satu rujukan OJK, LPS, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menyusun kebijakan, strategi, serta produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Pemerintah dan otoritas terkait juga akan memprioritaskan program literasi dan inklusi keuangan bagi kelompok masyarakat yang indeksnya masih berada di bawah angka nasional, termasuk masyarakat perdesaan, kelompok usia tertentu, masyarakat berpendidikan rendah, petani hingga nelayan, pelajar, dan kelompok yang belum bekerja.(*)
Editor : Hendra Efison